Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RJ Lino Akan Laporkan Anggota DPR Berinisial MP ke Bareskrim

Kompas.com - 21/10/2015, 19:32 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino berencana melaporkan dugaan pencurian dokumen milik PT Pelindo II ke Bareskrim Polri. Hal itu disampaikan salah satu anggota tim kuasa hukumnya, Rudi Kabunang.

"Pihak Pelindo merasa ada dokumen keluar tanpa sepengetahuan. Sejauh ini, kami mengetahui dokumen itu dipegang oleh MP. Kami akan melapor ke Bareskrim dalam satu atau dua hari ke depan," ujar Rudi saat ditemui di Kompleks Mabes Polri, Rabu (21/10/2015).

Saat ditanya siapa seseorang berinisial MP yang dimaksud, Rudi enggan menjawabnya. Namun, ketika wartawan menebak apakah MP yang dimaksud adalah salah satu anggota DPR RI, Rudi mengangguk.

Menurut Rudi, selama laporan belum resmi dibuat, ia belum bersedia menyebut pihak yang akan jadi terlapor.

Rudi mengatakan, dokumen yang diduga dicuri adalah dokumen peminjaman aset PT Pelindo II berupa perabotan rumah kepada Menteri BUMN Rini Soemarno. Menurut Rudi, Lino memang meminjamkan aset perusahaannya ke salah satu rumah milik Kementerian BUMN.

"Yang harus ditegaskan, peminjaman itu tercatat di Pelindo. Artinya, peminjaman itu sudah sesuai prosedur, bukan gratifikasi seperti yang disebut-sebut di media," ujar Rudi.

Dalam laporannya nanti, pihak Lino akan mencantumkan Pasal 220 KUHP terhadap pelapor. Pasal itu mengatur sanksi pidana bagi seseorang yang mengadukan suatu tindak pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan.

"Artinya, sesuatu yang masih dalam kategori diduga belum tentu benar, namun sudah diumbar ke media massa dan dilaporkan ke penegak hukum sehingga seolah-olah itu benar-benar terjadi. Ini sudah masuk unsur Pasal 220," ujar Rudi.

Sebelumnya, Lino sempat melaporkan anggota DPR RI, Masinton Pasaribu, ke Bareskrim Polri. Lino melaporkan Masinton dengan tuduhan pencemaran nama baiknya. (Baca: RJ Lino Laporkan Balik Masinton ke Polisi)

Dugaan pencemaran nama baik yang dimaksud adalah pernyataan Masinton yang menyebut Lino memberikan gratifikasi kepada Menteri BUMN Rini Soemarno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com