Jokowi Minta Kepala Daerah Catat Nomor Telepon Menko Polhukam

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta seluruh kepala daerah sigap merespons potensi konflik yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.

Seluruh potensi konflik diminta dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kalau ada hal-hal yang potensi mengganggu keamanan agar diinformasikan kepada Menko Polhukam secepatnya," kata Jokowi dalam pertemuan dengan kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Jokowi lalu memerintahkan seluruh kepala daerah untuk mencatat nomor telepon Menko Polhukam. (baca: Luhut: Polisi dan Jaksa Jangan "Genit" ke Pejabat)

Komunikasi bisa dilakukan tidak hanya saat melaporkan potensi konflik, tapi juga dapat dimanfaatkan untuk koordinasi menjaga situasi keamanan.

"Jangan sampai sudah ada apinya, apalagi sudah kebakaran baru kita carikan pemadamnya, terlambat," ujar Jokowi.

Pilkada serentak digelar pada 9 Desember 2015 di lebih dari 260 daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota.

Pilkada selanjutnya digelar pada Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Pada Juni 2018, akan digelar pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Secara nasional, pilkada serentak, akan digelar pada tahun 2027, di 541 daerah.

Pelantikan gubernur terpilih akan dilakukan oleh Presiden, secara bersamaan di Istana Negara. Untuk bupati dan walikota pelantikannya akan tetap dilaksanakan dalam sidang paripurna DPRD kabupaten/kota.