Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

F-Nasdem Resmi Kembalikan Uang Kenaikan Tunjangan Total Rp 617 Juta

Kompas.com - 21/10/2015, 14:48 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Nasdem resmi mengembalikan uang kenaikan tunjangan anggota Dewan kepada Sekretariat Jenderal DPR.

Fraksi Nasdem meminta pihak Setjen DPR untuk tidak lagi mentransfer kenaikan tunjangan untuk bulan-bulan selanjutnya.

Penyerahan uang itu diwakili Sekretaris Fraksi Syarif Andullah Alkadrie, Bendahara Fraksi Ahmad Syahroni, dan Anggota Fraksi Lutfi Andi Mutty. (baca: Tolak Kenaikan Tunjangan, Anggota Fraksi Nasdem Kembalikan Rp 17 Juta Per Orang)

Mereka mendatangi Gedung Setjen DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10/2015), dan diterima Wakil Sekjen DPR Ahmad Djuned.

Uang tunai sejumlah Rp 617.263.200 langsung diserahkan ke Setjen DPR. Uang itu merupakan akumulasi kenaikan tunjangan yang diterima anggota mulai Juli-September 2015. 

Setelah dipotong pajak, tiap anggota menerima kenaikan sebesar Rp 5.715.400 per bulannya.

Syarif Alkadrie menjelaskan, pengembalian ini merupakan komitmen dari Nasdem yang sudah menolak kenakan tunjangan ini sejak awal.

Dia menilai, dalam kondisi ekonomi masyarakat yang sulit seperti ini, tidak tepat menerima kenaikan tunjangan itu.

"Walau jumlahnya sedikit, bisa lah sebagai partisipasi membantu kepada masyarakat," ucap Syarief.

Ahmad Djuned mengatakan, uang tersebut akan segera dikembalikan dengan ditransfer ke rekening negara.

Selain Nasdem, anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani juga sudah mengembalikan uang kenaikan tunjangannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com