Tak Semua Anggota Fraksi PDI-P Setuju Draf Revisi UU KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, tidak sependapat dengan rekan-rekan sefraksinya yang mendorong revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Charles menilai, ada beberapa poin revisi yang tidak tepat.

"Saya pribadi tidak setuju dengan keseluruhan poin revisi. Oleh sebab itu, menurut saya, harus ada transparansi dalam proses revisi itu, biar dibuka sekalian ke masyarakat," ujar Charles kepada Kompas.com, Rabu (7/10/2015).

"Pasal-pasal yang melemahkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi harus ditolak. Di sisi lain, pasal-pasal yang memperkuat pemberantasan korupsi harus didukung," kata dia.

Anggota Komisi I DPR RI itu mengusulkan agar pembahasan revisi tersebut seharusnya melibatkan unsur publik. Jika tidak demikian, revisi UU KPK yang terjadi setiap tahun hanya akan terus-menerus menimbulkan kegaduhan.

Ia mengatakan, kegaduhan tersebut bisa mengakibatkan kepastian hukum dalam pemberantasan korupsi menjadi kontraproduktif. Kondisi itu membuat penegak hukum sektor pemberantasan korupsi menjadi gamang dalam bergerak meskipun revisi baru sebatas pembahasan alias belum final.

"Yang jelas, revisi UU KPK harus memberikan kepastian hukum bagi pemberantasan korupsi dan memberikan kepastian bagi KPK agar nyaman bekerja," ujar Charles.

Charles menilai wajar dan lumrah jika ada nada sentimen yanng berkembang di publik atas revisi UU KPK di DPR. Wajar pula jika ada ada suara yang menyebutkan DPR tengah memperlemah pemberantasan korupsi.

"Oleh karena itu, revisi UU KPK ini harusnya dilakukan dengan catatan-catatan yang tadi, harus transparan, melibatkan publik dan memberikan kepastian hukum bagi penegak hukum itu sendiri," kata Charles.

Ada enam fraksi di DPR yang mengusulkan perubahan UU KPK saat rapat Badan Legislasi DPR, Selasa (6/10/2015) kemarin. Fraksi tersebut adalah Fraksi PDI Perjuangan, Nasdem, PPP, Hanura, PKB, dan Golkar. (Baca: Ini Kata Fraksi di DPR yang Usulkan Revisi UU KPK)

Beberapa poin revisi yang menjadi perhatian, antara lain, KPK diusulkan untuk tidak lagi menyelidik dan menyidik perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. KPK juga dilarang menangani perkara yang nilai kerugian negaranya di bawah Rp 50 miliar.

Selain itu, KPK diusulkan hanya memiliki masa keberadaan selama 12 tahun. Fungsi pendidikan antikorupsi pada KPK juga diusulkan dihilangkan. Ada juga usulan bahwa hanya pegawai negeri sipil (PNS) Polri, Kejaksaan Agung, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang boleh menjadi pegawai KPK.