Kalla: Presiden Minta Jaga Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi

"Ya kita jaga pelaksanaannya, Beliau (Presiden) minta bagaimana saya harus menjaga pelaksanaannya karena kan baru rencana jadi pelaksanaannya dijaga. Kan yang paling penting pelaksanaannya," kata Kalla, di kediaman dinasnya.

Kalla menepis anggapan yang menilai pemerintah terlambat meluncurkan paket kebijakan. Menurut Kalla, paket kebijakan yang diluncurkan tersebut sebenarnya sudah ada yang dilaksanakan.

"Sebenarnya itu juga bukan terlambat, banyak di situ yang sudah dikerjakan sejak dua bulan lalu seperti KUR (kredit usaha rakyat), dana desa, sebenarnya sudah dikeluarkan, hanya KUR nanti kita perbaiki prosesnya," tutur Kalla.

Pada Rabu kemarin, pemerintah meluncurkan sejumlah kebijakan untuk menggerakkan perekonomian yang saat ini sedang lesu. Kelesuan ekonomi tercermin dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) semester I. Pada triwulan I-2015, pertumbuhan ekonomi hanya 4,72 persen sementara pada triwulan II hanya 4,67 persen.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran Bandung Ina Primiana menilai, paket kebijakan yang diumumkan pemerintah kemarin sebetulnya tidak ada yang baru.

"Paket kebijakan itu sebetulnya memetakan dan meredifinisi persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi perekonomian kita. Persoalan itu sudah diketahui, tinggal bagaimana mengimplementasikannya dengan efektif hingga ke desa," kata Ina, yang dihubungi dari Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Ina mengusulkan pembentukan tim ad-hoc untuk mengawasi implementasi kebijakan itu dari tingkat kementerian atau lembaga negara hingga ke desa. Tim ad-hoc diperlukan karena kebijakan ekonomi selalu terkait dengan kebijakan di sektor lain. Apalagi, pemerintah berencana menggulirkan lagi paket tahap II dalam waktu dekat ini.