Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Penjelasan Puan yang Masih Tercatat sebagai Anggota DPR

Kompas.com - 08/09/2015, 20:53 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani angkat bicara mengenai statusnya yang masih tercatat sebagai anggota DPR. Ia mengaku telah menyerahkan semua proses pemberhentiannya kepada Fraksi PDI-P di DPR.

"Proses sudah," kata Puan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Menurut dia, hal tersebut hanyalah permasalahan pergantian antar-waktu (PAW) dengan suara terbanyak di bawahnya. Puan enggan berkomentar lebih jauh mengenai statusnya itu.

"Itu hak internal PDI-P. Jadi, teknis prosesnya tanya ke fraksi," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung masih tercatat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P.

"Kita harus lihat siapa penggantinya. Partai kan punya mekanisme," kata Ketua Fraksi PDI-P Olly Dondokambey di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, terdapat mekanisme penggantian bagi anggota DPR yang menjabat di pemerintahan. Ketiganya, kata Olly telah menyetujui pengunduran diri serta menyerahkan surat ke DPP. "Partai kan melihat, kita harus lihat, enggak sembarangan," ujarnya.

Ia mencontohkan pengganti Puan Maharani, yakni Dharmawan Prasodjo, yang kini menjabat sebagai staf kepresidenan. Karena itu, penggantian tersebut harus dikaji secara matang, apalagi Ketiganya tercatat sebagai politisi senior PDI-P.

"Kita cari orang pas, menggantikan Puan, Mas Tjahjo, dan Mas Pram, bukan orang sembarangan," tuturnya.

Diketahui, ketiga kader PDI-P itu masih menjabat sebagai anggota DPR. Sebab, sampai saat ini Kesekjenan DPR belum menerima surat DPP PDI Perjuangan terkait pengunduran diri dan pergantian antar-waktu yang dilayangkan kepada DPR.

"Belum ada surat dari DPP PDI Perjuangan untuk pengajuan dan pemberhentian mereka," kata Kepala Bagian Administrasi Keanggotaan Dewan dan Fraksi Setjen DPR RI, Suratna, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa. (Ferdinand Waskita)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com