Pemerintah Tetapkan 4 Langkah Hadapi Bencana Asap

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menetapkan empat langkah untuk menghadapi bencana asap yang menimpa wilayah Sumatera dan Kalimantan. Bencana asap menjadi topik rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo bersama kementerian/lembaga terkait di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (4/9/2015).

"Kita buat empat cluster untuk bencana asap," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Maarif, seusai rapat dengan Presiden, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat sore.

Syamsul menjelaskan, empat cluster itu adalah pemadaman, penegakan hukum, kesehatan, dan sosialisasi. Koordinasi penganan bencana asap dipimpin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibantu kementerian terkait, BNPB, TNI, dan Polri.

Terkait pemadaman, kata Syamsul, BNPB telah membuat hujan buatan. Selanjutnya, pemadaman juga akan dibantu oleh TNI dengan mengerahkan beberapa pesawatnya. "Cluster hukum dipimpin Kapolri," ujarnya.

Syamsul melanjutkan, Kementerian Kesehatan akan berkoordinasi dengan delapan posko bencana asap. Posko tersebut akan disebar di wilayah Sumatera dan Kalimantan. "Sosialisasinya soal kondisi kesehatan, supaya masyarakat tidak terkena ISPA," ungkapnya.

Syamsul menambahkan, Presiden Jokowi sangat memperhatikan bencana asap di wilayah tersebut. Karena itu, ada rencana Jokowi akan berkunjung ke wilayah Sumatera untuk memantau kondisi secara langsung.

"Beliau sebetulnya malah akan berangkat ke Riau, dalam waktu dekat, besok atau lusa. Tapi tentu kita harus perhitungkan tentang visibility di sana," kata Syamsul.

Menurut Syamsul, ada sekitar 300 hot spot, masing-masing untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan. Karena itu, Menteri Dalam Negeri diminta untuk memerintahkan kepala daerah tidak ragu menyatakan tanggap darurat asap.