Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi Hanura Yakin PAN Gabung ke KIH Tanpa Syarat

Kompas.com - 02/09/2015, 21:27 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon meyakini bahwa bergabungnya Partai Amanat Nasional dengan pemerintahan tidak bersifat transaksional.

"Kalau PAN bergabung ke KIH saya yakin itu tanpa syarat. Kalau misalnya ada kader-kader PAN yang diangap berpotensi untuk duduk di kabinet kenapa dipersoalkan. Dan itu menurut saya bukan imbal balas," kata Nurdin saat dihubungi, Rabu (9/2/2015).

Sebaliknya, Nurdin meyakini, apa yang dilakukan PAN melalui tersebut merupakan langkah negarawan untuk mendukung berjalannya pemerintahan bisa berjalan stabil. Menurut Nurdin, berjalan baiknya pemerintahan harus didukung pula dengan kekuatan di legislatif.

“Jadi saya melihat bergabungnya PAN ke KIH, karena PAN menilai bergabungnya ke KIH merupakan suatu langkah untuk membela kepentingan bangsa dan negara. Dan juga untuk memperkuat pemerintahan yang berkuasa,” ucap Wakil Ketua Umum Partai Hanura ini.

Nurdin pun memuji Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang berani melakukan terobosan dengan meninggalkan Koalisi Merah Putih. Menurut Nurdin, sosok Ketua MPR itu mengerti betul bagaimana membuat Indonesia semakin baik ke depannya.

"Langkah yang dilakukan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan merupakan suatu langkah seorang negarawan,” ucapnya.  

Zulkifli Hasan sebelumnya mengumumkan bahwa PAN secara resmi bergabung ke KIH, dalam sebuah jumpa pers di Istana Merdeka, Rabu (2/9/2015) siang. Jumpa pers dilakukan setelah Zulkifli mengadakan pertemuan tertutup dengan Jokowi.

"Pada hari ini, kami menyatakan bergabung, kalau sebelumnya mendukung, kini kami nyatakan bergabung dengan pemerintah untuk sukseskan program pemerintah," kata Zulkifli. (baca: PAN Putuskan Bergabung dengan KIH)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com