Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buwas Akan Panggil Pansel jika Ada Capim KPK Dapat "Stabilo Merah" tetapi Lolos

Kompas.com - 27/08/2015, 18:35 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Bareskrim Polri Komjen (Pol) Budi Waseso tidak mengubah pernyataan terkait tindakan yang akan dilakukan jika ada tokoh yang "di-stabilo merah" polisi tetapi terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Buwas, sapaan Budi, malah memaparkan langkah-langkahnya itu secara rinci.

Pertama, Buwas akan mengklarifikasi ke Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK atau Pansel KPK, mengapa tokoh yang menurut polisi tersangkut tindak pidana tersebut diloloskan menjadi pimpinan KPK.

"Saya panggil Pansel (KPK), saya klarifikasi, kenapa? Apa dasarnya orang ini diloloskan? Kan rekomendasi kami (Bareskrim) kan ada satu, dua, tiga, kami jelaskan," ujar Buwas di Mabes Polri pada Kamis (27/8/2015).

Buwas mengatakan, jika Pansel KPK meragukan kebenaran hasil penelusuran Bareskrim terhadap capim KPK yang dimaksud, seharusnya mereka segera mengklarifikasi hal tersebut ke Bareskrim. Sebab, menurut Buwas, penelusuran Bareskrim atas para capim KPK bukanlah main-main dan dilakukan secara resmi atas nama institusi.

Kedua, jika pansel sudah memberikan jawaban, Bareskrim akan menganalisisnya. Buwas menegaskan bahwa pihaknya sangat menghormati pansel beserta keputusannya.

"Kalau (tetap) dipilih juga enggak apa-apa. Namun, pada kemudian hari, jika kami menangani kasus itu, dan naik ke penyidikan, dan yang bersangkutan menjadi tersangka, saya jangan dibilang mengkriminalisasi ya," ujar Buwas.

Buwas pun menolak jika pernyataan tersebut dinilai sebagai bentuk ancaman terhadap Pansel KPK. Ia juga menolak jika disebut mengintervensi kerja panitia.

Buwas dianggap mengancam

Sebelumnya, Buwas mengatakan, Polri akan membuka hasil penelusuran pihaknya kepada publik jika ada calon yang mendapat catatan Bareskrim, tetapi dinyatakan lolos oleh Pansel KPK.

"Jika nanti ada yang diloloskan, akan saya perlihatkan, kami buka ke masyarakat (hasil penelusuran polisi atas rekam jejak capim KPK). Masyarakat harus tahu atas dasar kejujuran," ujar Budi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Ia menekankan, Polri tak mau hasil penelusuran yang dilakukan hanya dianggap formalitas. Catatan penelusuran Bareskrim harus menjadi rujukan bagi Pansel KPK dalam memilih calon pimpinan lembaga tersebut.

Peneliti LBH Jakarta, Isnur, menilai, pernyataan Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso soal seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan sebuah ancaman. Pernyataan Budi Waseso dianggap berbahaya bagi masa depan KPK.

"Pernyataan Buwas (Budi Waseso) itu, menurut kami, ancaman nyata untuk Pansel. Jelas, ini bahaya," ujar Isnur di kantor sekretariat Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Kamis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com