Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Irjen Yotje Mende Menolak Berkomentar Setelah Diwawancarai Pansel KPK

Kompas.com - 26/08/2015, 15:48 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Inspektur Jendral Yotje Mende menolak berkomentar seusai mengikuti seleksi wawancara tahap akhir sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung Setneg, Jakarta, Rabu (26/8/2015). Ia merasa belum layak berkomentar karena belum tentu terpilih menjadi pimpinan KPK.

"Mohon maaf ya saya tidak akan berkomentar apa-apa soalnya masih teruji (sebagai calon yang diuji)," kata Yotje, seusai mengikuti wawancara tahap akhir yang digelar Pansel KPK, di Gedung Setneg, Jakarta, Rabu (26/8/2015).

Yotje adalah eks Kapolda Papua. Ia menjadi calon pimpinan KPK yang paling akhir diwawancarai oleh pansel. Urutan waktu wawancara ditentukan pansel berdasarkan abjad nama masing-masing calon.

Sama dengan calon lainnya, Yotje diwawancarai pansel selama satu jam. Namun, berbeda dengan calon-calon lainnya, ia menolak diwawancarai oleh wartawan sebelum meninggalkan Gedung Setneg.

Saat diwawancarai oleh pansel, Yotje diminta mengklarifikasi laporan mengenai harta kekayaan, dan penanganan sejumlah kasus selama menjadi Kapolda Kepulauan Riau dan Papua. Ia juga diminta memastikan komitmen pemberantasan korupsi. Khususnya jika berkaitan dengan institusi kepolisian.

Yotje menjadi satu-satunya calon pimpinan KPK yang diminta menyerahkan laporan keuangan atau rekening koran saat proses wawancara berlangsung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com