Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Faisal Desak Pemerintah Akui Indonesia dalam Kondisi Krisis Ekonomi

Kompas.com - 25/08/2015, 15:44 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi Nasdem, Akbar Faisal, mendesak pemerintah agar mengakui jika saat ini Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar menjadi salah satu indikasinya.

"Pimpinan, saya ingin mengatakan kepada teman-teman sekalian, pemerintah siapa pun Anda, inilah saatnya menunjukkan bahwa kita dalam krisis, akui itu," kata Akbar saat menyampaikan interupsi ketika rapat paripurna membahas APBN bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Selasa (25/8/2015).

Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah telah menyiapkan lima langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada 2016.

Selain itu, pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi akan mencapai 6 persen dan pendapatan dari sektor pajak meningkat 5 persen dari perolehan tahun ini. Namun, ia mengatakan, pemerintah juga harus melihat realitas kondisi ekonomi yang ada. Sebagai lembaga eksekutif, pemerintah harus memberikan gambaran yang nyata kepada masyarakat mengenai situasi ekonomi yang akan dihadapi.

"Tetap dilakukan langkah terukur (dalam memperbaiki kondisi ekonomi), jangan kemudian membuat kita pada wilayah keguncangan informasi," ujarnya.

Lebih jauh, ia mengatakan, saat ini adalah waktu yang tepat bagi menteri Kabinet Kerja untuk menunjukkan performa mereka. Sebab, para menteri itu ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi.

"Saya ingin mengingatkan kembali, hari ini (nilai tukar rupiah) mencapai Rp 14.000 lebih. Maka, sebenarnya pimpinan dan Saudara pemerintah, inilah saatnya menentukan sikap diri Anda sebagai profesional seperti didengungkan banyak orang. Kami menagih janji itu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com