Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Siapkan Alternatif jika Calon Kepala Daerah Digugurkan KPU

Kompas.com - 25/08/2015, 06:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar tidak menyiapkan langkah antisipatif bila calon yang diusung dalam pilkada akhirnya digugurkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ade Komaruddin, hal itu merupakan persoalan prosedur yang harus dilalui calon kepala daerah.

"Soal prosedur, kita harus hargai. Kalau enggak sesuai persyaratan, apa boleh buat," kata Ade di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/8/2015).

Ia menuturkan, verifikasi yang dilakukan oleh KPU dipastikan berdasarkan peraturan yang ada. Ketua Fraksi Partai Golkar itu juga yakin, KPU tidak menggunakan pendekatan politik dalam menyeleksi calon kepala daerah.

‎Golkar pun memiliki alternatif bila terdapat calon yang digugurkan KPU. Alternatif tersebut bisa mengajukan calon lagi atau mendukung mereka yang sudah ditetapkan KPU sebagai peserta pilkada.

"Kita lihat nanti. Misalnya, calon gugur, lalu ada calon yang kita prediksi (punya) visi misi sama dengan kita, bisa berikan dukungan. Partai berikan dukungan kepada calon yang lain itu," ujar anggota Komisi XI DPR itu.

Saat ini, kata Ade, pihaknya sedang meminta laporan dari semua daerah mengenai calon kepala daerah.

"Ada beberapa daerah. Misalnya, Sulawesi Utara, untuk gubernur. Kami dapat laporan, kemungkinan bisa tidak penuhi syarat. Namun laporannya kemungkinan. Kami belum dapat kepastian yang bersangkutan bisa bertarung atau tidak," tuturnya. (Ferdinand Waskita)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com