Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Diingatkan Tak Pilih Capim KPK yang Lemah

Kompas.com - 21/08/2015, 08:42 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengingatkan Komisi III DPR agar tidak memilih calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang lemah. Menurut dia, hal ini penting jika DPR ingin menunjukkan dukungan atas upaya pemberantasan korupsi.

"Nanti kan pada akhirnya DPR yang akan memilih. Jangan sampai nanti DPR pilih yang terlemah dari calon yang telah diseleksi Pansel," kata Mu'ti, seusai diskusi dan bedah buku 'Fikih Kebhinekaan', di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2015) malam.

Proses seleksi calon pimpinan KPK hampir memasuki tahap terakhir. Sebanyak 19 calon Pimpinan KPK akan mengikuti tes kesehatan dan wawancara pada 24-26 Agustus 2015 mendatang. Setelah itu, Pansel akan menyodorkan delapan nama kepada Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2015, sebelum akhirnya para calon menjalani fit and proper test di DPR.

Muhammadiyah, kata dia, memercayakan sepenuhnya proses seleksi calon Pimpinan KPK kepada Pansel untuk memilih calon yang terbaik. Mu'ti juga meminta agar publik berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilihan tersebut. Salah satunya dengan memberikan masukan kepada Pansel mengenai informasi tentang para calon yang akan mengikuti tes tahap keempat.

"Masyarakat harus terlibat aktif memantau proses itu, melihat secara sangat kritis figur yang dicalonkan, juga memberikan masukkan. Karena masukkan itu harus menjadi bagian dari pertimbangan Pansel untuk menetapkan pilihan siapa yang paling layak melakukan pemberantasan korupsi dalam kurun waktu 4-5 tahun ke depan," kata dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com