Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harmonisasi Politik dan Ekonomi, Pekerjaan Rumah 70 Tahun Indonesia

Kompas.com - 17/08/2015, 13:23 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perombakan struktur kabinet dinilai tidak akan memberikan dampak apapun terhadap kondisi ekonomi Indonesia, jika tidak didukung stabilitas politik. Untuk itu, perlu adanya harmonisasi di antara pelaku politik dan pelaku ekonomi untuk mewujudkan keinginan itu.

Hal itu dikatakan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham, saat dijumpai seusai mengikuti upacara detik-detik Proklamasi di Nusantara Polo Club, Senin (17/8/2015).

Idrus menekankan pentingnya konsolidasi politik terutama untuk mengoreksi persoalan hukum. Sebab, dalam praktik di lapangan, hukum masih kerap dijadikan sebagai alat oleh penguasa untuk menekan pihak-pihak tertentu.

"Pemerintah memang sudah me-reshuffle menteri-menteri di bidang ekonomi. Tetapi jangan lupa, ekonomi tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan politik," kata Idrus.

Di sisi lain, ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi tidak dapat terlepas dari peran pengusaha. Jika pengusaha tidak merasa aman, maka, jangan berharap para pengusaha itu akan menjalankan bisnisnya di Indonesia.

"Keamanan itu berkaitan dengan politik. Jadi harus mengharmonisasi semuanya," ujarnya.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Sohibul Iman mengatakan, kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat kaya dan kelompok masyarakat miskin masih tinggi. Hal itu diketahui dari tingginya angka gini ratio yang mencapai 0,42.

"Di usia Indonesia yang sudah 70 tahun, kesejahteraan seharusnya sudah bisa dinikmati bersama, dan kesenjangan sudah semakin kecil. Menurut saya ini adalah pekerjaan rumah bagi Presiden," ujarnya.

Selain itu, ia menambahkan, pemerintah juga bertugas menjamin peningkatakan kesejahteraan sosial masyarakat. Meski sudah ada UU yang menjami mengenai persoalan itu, namun implementasinya dianggap masih kurang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com