Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Langsung Gelar Pleno Bahas Calon Tunggal

Kompas.com - 05/08/2015, 15:11 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad mengungkapkan, pihaknya akan melakukan rapat pleno untuk menyikapi tujuh wilayah yang hanya memiliki calon tunggal, Rabu (5/8/2015) sore. Bawaslu akan menyiapkan rekomendasi setelah Presiden Joko Widodo memutuskan tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait hal tersebut.

"Selepas dari tempat ini, sore ini, kami akan segera melakukan rapat pleno untuk memutuskan apakah akan segera mengeluarkan rekomendasi atau apakah ada pendapat lain dari Bawaslu terkait tujuh daerah," kata Muhammad seusai rapat penyelenggara pemilu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Rabu (5/8/2015).

Muhammad mengungkapkan, salah satu opsi yang menjadi pertimbangan Bawaslu adalah meminta KPU untuk memperpanjang waktu pendaftaran. Namun, dia menyebutkan, Bawaslu akan mengkaji dulu kelebihan dan kekurangan dari setiap opsi. Bawaslu juga harus mendengar masukan masyarakat dan partai politik.

Muhammad menargetkan, sore hari ini Bawaslu sudah bisa menentukan sikap dan mengeluarkan rekomendasi bagi KPU. Rekomendasi ini diharapkan menjadi jalan keluar setelah Presiden memastikan tak akan menerbitkan perppu.

Ketua KPU Husni Kamil Manil menjelaskan, opsi perppu sebenarnya bisa menjadi solusi bagi hambatan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mensyaratkan pilkada dilaksanakan dengan sekurang-kurangnya dua pasangan calon yang mendaftar. Perppu mampu menganulir persyaratan itu.

Selain itu, Husni mengungkapkan bahwa KPU juga tidak bisa membatalkan peraturan yang ditetapkannya sendiri dalam menghadapi calon tunggal. Di dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 disebutkan bahwa wilayah yang hanya memiliki calon tunggal harus menunda pelaksanaan pilkada hingga 2017. Maka dari itu, KPU menganggap perppu akan menjadi solusi.

Namun, karena Presiden tidak mau mengeluarkan perppu, KPU akan menunggu rekomendasi yang diberikan Bawaslu. "Alternatifnya memperpanjang ya. Tapi, kita akan lihat rekomendasi dari Bawaslu," ucap Husni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com