Idrus dan Nurdin Halid ke KPU untuk Minta Kelonggaran Pendaftaran Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Nurdin Halid, dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar versi Munas Bali, Idrus Marham, menemui komisioner Komisi Pemilihan Umum pada menit-menit akhir waktu pendaftaran calon kepala daerah, Selasa (28/7/2015). Keduanya meminta agar KPU memberikan kelonggaran bagi partai yang kepengurusannya tengah bersengketa saat melakukan pendaftaran.

"Kita menyadari waktu pendaftaran sudah diatur dalam PKPU dan kalau itu diubah perlu waktu. Hanya kita berpikir secara bersama bagaimana mengatasi masalah teknis," ujar Idrus saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2015).

Idrus meminta agar KPU memahami persoalan teknis yang dihadapi Partai Golkar dalam mempersiapkan calon-calon kepala daerah, misalnya terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan anggota Dewan mengundurkan diri saat menjadi calon kepala daerah. Aturan yang ditetapkan MK tersebut menyebabkan beberapa calon mengundurkan diri sehingga perlu ada pergantian. Selain itu, komunikasi yang dilakukan untuk berkoalisi dengan partai lain juga membutuhkan waktu tidak sebentar.

Idrus meminta agar KPU di daerah memberikan pengecualian bagi calon kepala daerah yang mendaftar, tetapi belum melengkapi persyaratan administrasi, misalnya pemenuhan persyaratan, seperti surat keputusan dari dua kepengurusan, syarat koalisi, dan jumlah perolehan kursi di DPRD.

"Kami khawatir memicu terjadi kerusuhan di daerah karena pendukung calon kepala daerah jumlahnya puluhan ribu. Kalau datang, lalu karena masalah teknis, lalu tidak terdaftar, ini akan jadi masalah," kata Idrus.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, baik penyelengara maupun peserta sebaiknya sama-sama mematuhi dan melaksanakan peraturan yang digunakan dalam pemilihan ini, terutama dalam tahapan pencalonan tentu merujuk pada Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Kepala Daerah.

"Batas pendaftaran itu hari ini dan jelas diatur pukul 16.00. Apabila pada jam tersebut pasangan calon beserta pengusungnya tidak hadir, maka tidak dapat diterima," kata Husni.

Ia menyebutkan, KPU masih memberikan toleransi untuk dokumen susulan, tetapi tidak boleh melampaui hari ini.