Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pos Pengaduan Calon Pimpinan KPK Dibuka di 17 Provinsi

Kompas.com - 09/07/2015, 15:26 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Koalisi masyarakat sipil membuka pos pengaduan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di belasan daerah. Melalui pos pengaduan ini, masyarakat diharap berperan dalam memberikan informasi tiap calon pimpinan KPK.

"Membuka ruang berpartisipasi bagi masyarakat. Karena ini penting dikawal, ini terkait masa depan KPK," kata Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan, di Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2015).

Adapun daerah yang menjadi pos pengaduan itu adalah DKI Jakarta, di Jalan Kalibata Timur IV/D Nomor 6 Jakarta Selatan, 12740. Telepon 021-7901885/7994015 email: icw@antikorupsi.org. Kemudian di Daerah Istemewa Yogyakarta dengan alamat Pukat UGM dan dapat melalui kontak 085729105518.

Selanjutnya adalah Sulawesi Selatan melalui Swadaya Mitra Bangsa (0411-845158), dan Sumatera Utara melalui Sahdar (085260205104). Lainnya, pos pengaduan dibuka di Banten, Kalimantan, Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Riau, Aceh, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Seleksi calon pimpinan KPK yang dilakukan oleh Pansel KPK telah memasuki tahap kedua. Pada tahap pertama, 194 pendaftar dari berbagai latar belakang dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Selanjutnya, pada seleksi tahap kedua, para pendaftar diminta membuat makalah. Dalam seleksi ini, 190 pendaftar mengerjakan tes objektif berupa tes pilihan ganda dengan soal-soal seputar perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, undang-undang KPK, serta pengorganisasian lembaga KPK dan dilanjutkan dengan pembuatan makalah.

Pembuatan makalah tentang diri pendaftar dan kompetensi dilakukan pada 8 Juli dan hasilnya akan diumumkan pada 15 Juli. Pansel akan melakukan asessment pada para pendaftar 27-28 Juli.

Pengumuman daftar pendek calon pimpinan KPK akan disampaikan pada 12 Agustus. Tes kesehatan dilakukan pada 18 Agustus. Wawancara 24-27 Agustus. Dan laporan akan disampaikan pansel pada Presiden Joko Widodo 31 Agustus 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com