Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jenderal Gatot Tak Akan Campuri Pemilihan Wakil Panglima TNI

Kompas.com - 06/07/2015, 22:12 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI terpilih, Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan tak akan mencampuri pemilihan Wakil Panglima TNI. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Jenderal Moeldoko yang sudah menyerahkan nama kepada Presiden Joko Widodo.

"Belum ada, Wakil Panglima diajukan Pak Moeldoko kepada Presiden, tentunya Presiden akan evaluasi, akan gimana-gimananya. Sebagai KSAD, saya kan enggak bisa ikut campur," ujar Gatot, yang saat ini masih menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/7/2015).

Gatot sempat mengatakan, jika ia berasal dari Angkatan Darat, maka posisi Wakil Panglima akan diisi dari matra lain seperti Angkatan Laut atau Angkatan Udara. Namun, pengusulan nama dilakukan oleh Moeldoko kepada Presiden Jokowi.

Saat ini, peraturan mengenai wakil panglima masih menuggu Sekretariat Kabinet yang tengah menyusun naskah peraturan presiden tentang struktur dan organisasi TNI. Wakil Panglima TNI adalah posisi baru yang akan menggantikan fungsi Kepala Staf Umum yang sifatnya lebih administratif.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, perpres itu baru akan selesai pada akhir Juli. Dengan perpres itu, Wakil Panglima TNI akan memiliki fungsi komando apabila Panglima berhalangan. Sementara, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan pelabtikan Wakil Panglima akan dilakukan setelah panglima baru dilantik.

"Masih menunggu keppres," kata Moeldoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com