Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jhonny Allen: Sutan Tak Pernah Pimpin Rapat Anggaran karena Tak Mau Pusing

Kompas.com - 02/07/2015, 12:06 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Mantan Anggota Komisi VII DPR RI Jhonny Allen Marbun mengatakan, mantan Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana tidak pernah memimpin rapat anggaran dalam menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rapat tersebut, kata Jhonny, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII.

"Sutan tidak pernah memimpin rapat anggaran, tapi Wakil Ketua Komisi. Beliau pimpin saat Rapat Dengar Pendapat atau rapat kerja," ujar Jhonny saat bersaksi dalam sidang perkara Sutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Jhonny menduga para pimpinan Komisi VII telah berbagi tugas untuk memimpin rapat. Ia mengatakan, Sutan tidak tahu menahu mengenai proses pembahasan anggaran dan hanya memutuskannya dalam paripurna. (baca: Bantah Kesaksian, Sutan Tuding Mantan Staf Ahlinya Dicuci Otak oleh KPK)

"Dia pun tidak begitu paham soal anggaran. Saya kira dia tidak mau ambil pusing soal anggaran," kata Johnny.

Johnny mengaku kaget saat Sutan ditetapkan sebagai tersangka terkait pembahasan APBN Perubahan Kementerian ESDM. Menurut dia, tidak mungkin ada korupsi yang terjadi dalam pembahasan APBN-P karena anggarannya justru turun dari Rp 18,8 triliun menjadi Rp 17,3 triliun.

"Ini sesuatu yang anomali. Anggaran turun tapi dituduh Komisi VI menerima uang," kata Johnny. (baca: Demokrat Anggap Sutan Berkhayal Sebut Ibas di Persidangan)

Dalam berkas dakwaan, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono memberikan uang sebesar 140.000 dollar AS untuk Sutan, yang ditaruh dalam kantong kertas berwarna silver. Uang tersebut diberikan Waryono melalui Iryanto.

Uang tersebut diduga berkaitan dengan pengesahan APBN-P Kementerian ESDM di Komisi VII. Rinciannya, empat pimpinan Komisi VII DPR menerima masing-masing 7.590 dollar AS, 43 anggota Komisi VII DPR menerima masing-masing 2.500 dollar AS, dan untuk Sekretariat Komisi VII DPR sebesar 2.500 dollar AS. (baca: Rudi: Sutan Bilang Raja Minyak Mau Keluar Negeri, Kami Mau Lebaran, Bagaimana Ini?)

Uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop warna putih dengan kode di bagian pojok atas dengan huruf "A" untuk anggota, "P" untuk pimpinan, dan "S" untuk Sekretariat Komisi VII.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com