Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Anggap Ikutnya Warga Sipil dalam Hercules Sumbangsih TNI bagi Warga

Kompas.com - 01/07/2015, 17:39 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wajar jika pesawat milik TNI Angkatan Udara juga mengangkut warga sipil. Menurut Kalla, langkah memperbolehkan warga sipil ikut penerbangan TNI AU merupakan bagian dari sumbangsih TNI untuk masyarakat yang kesulitan memperoleh fasilitas transportasi.

"Dalam rangka civic mission (misi kemasyarakatan), kan sambil lalu, tidak khusus. Daripada kosong kan? Rombongan Natuna jauh-jauh, ikutlah. Jadi lihatlah itu sebagai sumbangan, partisipasi TNI untuk rakyat yang sulit," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (1/7/2015).

Mengenai dugaan adanya biaya yang dikenakan kepada warga yang menumpang pesawat TNI, Kalla mengaku tidak tahu.

Menurut keterangan Kepala Staf Angkatan Udara, kata dia, Hercules TNI AU yang jatuh di Medan, Sumatera Utara, pada Selasa (30/6/2015) itu turut mengangkut keluarga tentara. Ada pula mahasiswa yang diduga menumpang dalam pesawat itu.

"Saya lihat juga ada mahasiswi yang mau ke Natuna. Kalau mau ke Natuna, lewat mana coba? Dia mesti keliling-keliling naik kapal ke Natuna. Nah, ini mahasiswa mau pulkam (pulang kampung) kan sekaligus juga," tutur dia.

Hercules buatan Amerika Serikat tahun 1964 ini jatuh pada pukul 12.08, setelah 2 menit lepas landas dari Pangkalan Udara Soewondo, Medan. Pesawat jatuh di Jalan Jamin Ginting. (Baca: Kapuspen TNI: Hercules Jatuh pada Pukul 12.08, Dua Menit Setelah "Take Off"

Semua kru dan penumpang, yang berjumlah 113 orang, hingga saat ini diduga tewas. Sebanyak 101 penumpang yang ikut dalam penerbangan itu umumnya prajurit TNI dan keluarga TNI yang hendak ke Ranai, Natuna. Mereka naik dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, lalu ke Pekanbaru, Dumai, dan Medan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com