Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel: Pendaftar Calon Pimpinan KPK Banyak yang "Job Seeker"

Kompas.com - 30/06/2015, 12:35 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 496 orang pendaftar. Namun, dari para pendaftar itu diduga banyak yang hanya mencari peruntungan lantaran tak memiliki kompetensi yang cukup.

"Banyak. Nanti kami bisa lihat dari administrasi dan CV-nya cocok apa enggak. Jadi kamuflase segala macam enggak apa-apa, ada orang yang bilang itu jobseeker, enggak apa-apa," ucap Ketua Pansel KPK Destry Damayanti di Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Dia mencontohkan anggota kepolisian yang mendaftar mencapai belasan orang. Namun, sebagian dari mereka ternyata tak memiliki pengalaman yang cukup untuk menjadi pucuk pimpinan KPK.

Maka dari itu, Destry mengatakan Pansel akan menentukan sejumlah kriteria dasar untuk menyeleksi pendaftar yang berminat menjadi capim KPK. Misalnya, pansel akan melihat ruang lingkup perusahaan tempat bekerja, area kerja, hingga kelengkapan administrasi.

"Walau pun dia kamuflase, harus bikin makalah 10-an halaman kan males juga kalau memang enggak niat," ucap Kepala Mandiri Institute itu.

Menurut Destry, dari seluruh pendaftar yang ada, belum ada setengahnya yang melengkapi persyaratan administrasi. Sehingga dia meyakini nama-nama yang akan diumumkan Pansel KPK nantinya akan jauh berkurang.

"Kami harapkan nanti yang keluar Sabtu tanggal 4 Juli sudah benar-benar dokumennya lengkap, CV sesuai. Jadi akan banyak short cut," ucap dia.

Pansel KPK masih membuka pendaftaran hingga 3 Juli pukul 12.00. Pengumuman nama-nama yang lolos seleksi administrasi akan dilaksanakan pada tanggal 4 juli melalui jumpa pers dan di situs www.setneg.go.id.

Tanggapan masyarakat terhadap nama-nama yang lolos seleksi administrasi dibuka selama sebulan dari tanggal 4 juli hingga 3 Agustus 2015. Pansel akan sediakan halaman khusus di situs www.setneg.go.id untuk memberikan tanggapan agar dapat ditindaklanjuti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

Nasional
Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

Nasional
Menkominfo, Kepala BSSN dan Sejumlan Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Menkominfo, Kepala BSSN dan Sejumlan Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Nasional
Menkominfo dan BSSN Beda Suara soal Pengungkapan Peretas PDN

Menkominfo dan BSSN Beda Suara soal Pengungkapan Peretas PDN

Nasional
Menkominfo Sebut Banyak Instansi Tak 'Back Up' Data PDN Sebab Anggaran

Menkominfo Sebut Banyak Instansi Tak "Back Up" Data PDN Sebab Anggaran

Nasional
PAN Bantah Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

PAN Bantah Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Komisi I DPR Desak Pemerintah Cari Pelaku Peretasan PDN

Komisi I DPR Desak Pemerintah Cari Pelaku Peretasan PDN

Nasional
Wakil Ketua MPR Sebut Prabowo Akan Dilantik sebagai Presiden di Jakarta, Bukan IKN

Wakil Ketua MPR Sebut Prabowo Akan Dilantik sebagai Presiden di Jakarta, Bukan IKN

Nasional
Kerentanan Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional yang Tak Dibenahi

Kerentanan Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional yang Tak Dibenahi

Nasional
Jokowi Akan Hadiri Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2024 di Senayan

Jokowi Akan Hadiri Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2024 di Senayan

Nasional
Prabowo Akan Upacara HUT ke-79 RI di IKN Bareng Jokowi

Prabowo Akan Upacara HUT ke-79 RI di IKN Bareng Jokowi

Nasional
Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Laporkan Rencana Amendemen 1945

Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Laporkan Rencana Amendemen 1945

Nasional
Kemkominfo Minta Pelaku Usaha Lapor Jika Terdampak Pemutusan Internet ke Kamboja dan Filipina

Kemkominfo Minta Pelaku Usaha Lapor Jika Terdampak Pemutusan Internet ke Kamboja dan Filipina

Nasional
Bertemu Pimpinan MPR, Jokowi Minta Sidang Tahunan MPR 2024 Digelar Seperti Biasa

Bertemu Pimpinan MPR, Jokowi Minta Sidang Tahunan MPR 2024 Digelar Seperti Biasa

Nasional
Menkominfo: Target Pemulihan Penuh Layanan PDNS Pertengahan Agustus 2024

Menkominfo: Target Pemulihan Penuh Layanan PDNS Pertengahan Agustus 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com