Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Rini Merasa Difitnah atas Transkrip yang Merendahkan Presiden

Kompas.com - 29/06/2015, 21:27 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno membantah dirinya mengucapkan kata-kata yang menghina Presiden Joko Widodo seperti dalam transkrip percakapan yang beredar di media sosial. Dia merasa difitnah atas beredarnya transkrip berupa pesan yang merendahkan Jokowi.

"Sepatutnya dalam bulan suci Ramadhan ini kita semua tidak semestinya memfitnah orang," ujar Rini dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com di Jakarta, Senin (29/6/2015).

Menurut dia, bahasa yang tertera dalam transkrip itu tidak mencerminkan bahasa yang biasa dia pakai sehari-hari. Sebagai seorang menteri yang diangkat oleh Presiden, Rini merasa wajib menjaga martabat dan kehormatan Presiden. (Baca: Menteri Rini Bantah Jelekkan Presiden Jokowi)

"Bagi saya adalah mutlak untuk mematuhi dan menghormati Presiden sebagai atasan saya," kata dia.

Transkrip tersebut menjadi bahan pergunjingan, mengingat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa ada orang yang secara diam-diam ingin merendahkan Presiden Jokowi. (Baca: Tjahjo: Ada Orang yang Suka Mengecilkan Presiden dari Belakang Layar).

Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengklaim mengetahui menteri yang kerap menjelekkan Jokowi. Ia mengidentifikasi bahwa menteri itu adalah seorang perempuan yang menangani masalah di bidang ekonomi. (Baca: Politisi PDI-P: Menteri Perempuan Bidang Ekonomi yang Menjelekkan Jokowi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com