Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Effendi Simbolon Minta Mendagri Tak Memprovokasi soal Kabinet Kerja

Kompas.com - 29/06/2015, 12:17 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak setengah-setengah dalam memberikan informasi mengenai menteri yang menghina Presiden Joko Widodo. Tjahjo, kata dia, harus menyebut nama menteri tersebut ke publik dan menjelaskan alasannya mengucapkan informasi itu.

"Jangan kemudian jadi bahan provokasi, akhirnya menimbulkan saling lempar tuduhan. Tidak memberi suasana yang kondusif," kata Effendi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2015).

Jika nama menteri tersebut sudah dibuka oleh Mendagri, kata dia, maka Jokowi bisa mengambil langkah tegas. Nantinya, Jokowi bisa melihat apakah harus mengevaluasi menteri tersebut dari kabinet kerja.

"Kalau setengah-setengah begitu jadi multitafsir. Di saat kondisi ekonomi kurang baik begini, kurang tepat kalau memunculkan isu yang tidak tuntas," ucap Anggota Komisi I DPR ini.

Effendi menambahkan, harus diungkap juga bagaimana cara menteri tersebut menjelekkan Jokowi. Jika menjelek-jelekkan yang dimaksud adalah memberi kritik, hal tersebut adalah hal yang wajar. Namun jika memang bermaksud menghina, maka menteri tersebut tak boleh dimaafkan.

"Kalau sudah menghina dan niatannya jelek, enggak pantas jadi pembantu presiden," kata Effendi.

Tjahjo sebelumnya mengungkapkan sinyalemen ketidakkompakan di internal Kabinet Kerja, khususnya di antara para menteri. Menurut dia, ada yang mengecilkan Presiden dan tidak berterima kasih telah diberikan jabatan. (baca: Tjahjo: Ada Orang yang Suka Mengecilkan Presiden dari Belakang Layar)

"(Ada) orang yang suka mengecilkan Presiden-nya dari belakang layar, tidak berterima kasih sudah diberi jabatan sebagai pembantu raja (Presiden)," kata Tjahjo, melalui pesan singkat, seperti dikutip dari Antara, Minggu (28/6/2015) malam.

Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengaku mengetahui siapa sosok menteri yang kerap menjelek-jelekkan Presiden. Namun, dia enggan mengungkapkan identitas menteri tersebut. (baca: Politisi PDI-P: Menteri Perempuan Bidang Ekonomi yang Menjelekkan Jokowi)

"Baru satu yang aku dengar. Bukan dari PDI-P, bukan dari partai-partai pendukung, latar belakangnya profesional independen, tapi sebenarnya bukan juga. Sektor di bawah koordinasi perekonomian. Perempuan," kata Masinton saat dihubungi, Senin.

Masinton mengatakan, menteri tersebut meragukan kepemimpinan dan kebijakan Jokowi. Dia menduga, menteri itu takut dicopot oleh Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com