JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak setengah-setengah dalam memberikan informasi mengenai menteri yang menghina Presiden Joko Widodo. Tjahjo, kata dia, harus menyebut nama menteri tersebut ke publik dan menjelaskan alasannya mengucapkan informasi itu.
"Jangan kemudian jadi bahan provokasi, akhirnya menimbulkan saling lempar tuduhan. Tidak memberi suasana yang kondusif," kata Effendi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2015).
Jika nama menteri tersebut sudah dibuka oleh Mendagri, kata dia, maka Jokowi bisa mengambil langkah tegas. Nantinya, Jokowi bisa melihat apakah harus mengevaluasi menteri tersebut dari kabinet kerja.
"Kalau setengah-setengah begitu jadi multitafsir. Di saat kondisi ekonomi kurang baik begini, kurang tepat kalau memunculkan isu yang tidak tuntas," ucap Anggota Komisi I DPR ini.
Effendi menambahkan, harus diungkap juga bagaimana cara menteri tersebut menjelekkan Jokowi. Jika menjelek-jelekkan yang dimaksud adalah memberi kritik, hal tersebut adalah hal yang wajar. Namun jika memang bermaksud menghina, maka menteri tersebut tak boleh dimaafkan.
"Kalau sudah menghina dan niatannya jelek, enggak pantas jadi pembantu presiden," kata Effendi.
Tjahjo sebelumnya mengungkapkan sinyalemen ketidakkompakan di internal Kabinet Kerja, khususnya di antara para menteri. Menurut dia, ada yang mengecilkan Presiden dan tidak berterima kasih telah diberikan jabatan. (baca: Tjahjo: Ada Orang yang Suka Mengecilkan Presiden dari Belakang Layar)
"(Ada) orang yang suka mengecilkan Presiden-nya dari belakang layar, tidak berterima kasih sudah diberi jabatan sebagai pembantu raja (Presiden)," kata Tjahjo, melalui pesan singkat, seperti dikutip dari Antara, Minggu (28/6/2015) malam.
Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengaku mengetahui siapa sosok menteri yang kerap menjelek-jelekkan Presiden. Namun, dia enggan mengungkapkan identitas menteri tersebut. (baca: Politisi PDI-P: Menteri Perempuan Bidang Ekonomi yang Menjelekkan Jokowi)
"Baru satu yang aku dengar. Bukan dari PDI-P, bukan dari partai-partai pendukung, latar belakangnya profesional independen, tapi sebenarnya bukan juga. Sektor di bawah koordinasi perekonomian. Perempuan," kata Masinton saat dihubungi, Senin.
Masinton mengatakan, menteri tersebut meragukan kepemimpinan dan kebijakan Jokowi. Dia menduga, menteri itu takut dicopot oleh Presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.