Jokowi Minta Pembebasan Lahan Waduk Jatigede Segera Diselesaikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta segera ada keputusan mengenai penyelesaian pembebasan lahan untuk pembangunan Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat. Permintaan itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (18/6/2015).

Presiden menjelaskan, kehadiran Waduk Jatigede akan memberikan dampak besar pada masyarakat, khususnya terkait pembangkit listrik. Ia meminta dibuatkan solusi terkait pembebasan lahan dan dampak sosial pembangunan waduk tersebut.

"Kita tahu waduk ini sejak zaman Bung Karno dan sampai sekarang belum bisa rampung karena masalah pembebasan lahannya yang tidak segera diputuskan," kata Presiden.

Dalam rapat itu hadir Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bersama sejumlah menteri di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, serta Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil.

"Oleh sebab itu, hari ini, agar segera diputuskan mengenai pembebasan lahan dan penanganan dampak sosialnya," ucap Jokowi. (baca: Aher Heran Jokowi Tanya soal Pembebasan Lahan Jatigede)

Seperti diberitakan, PT PLN membangun PLTA Jatigede 2x55 MW yang akan memanfaatkan debit air dari waduk serbaguna Jatigede, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang. PLTA Jatigede dengan power house bertipe semi bawah tanah akan dibangun di Desa Kadujaya, Kecamatan Jatigede yang nantinya akan dioperasikan untuk memikul beban puncak.

Waduk ini akan merendam 147 ha yang didominasi lahan masyarakat. Saat ini, dari 147 ha, sebanyak 137 ha sudah dibebaskan. Sisa lahan 10 ha akan segera dibebaskan. (baca: Waduk Jatigede Beroperasi 2019, Presiden Bilang "Lama Banget")

Basuki mengatakan, pembayaran ganti rugi lahan Waduk Jatigede akan dimasukkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Januari 2015. Saat itu masih ada hampir 11.000 kepala keluarga yang belum direlokasi dari area Waduk Jatigede. Mereka belum menerima ganti rugi, pun kompensasi jaminan hidup.

Menurut perhitungan BPKP, biaya ganti rugi untuk KK terdampak tersebut mencapai hampir Rp 700 miliar. Pembangunan konstruksi waduk mencapai 99,4 persen, dengan kontrak terakhir senilai 467 juta dollar AS, atau sekitar Rp 5,604 triliun.

Adapun pinjaman pertama proyek ini berasal dari China. Sementara kontraktornya adalah BUMN bersama Sinohydro Corp, sebuah perusahaan kontraktor China.