NU dan Muhammadiyah Kompak soal Penetapan Awal Puasa hingga Tahun 2023

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin memperkirakan penetapan awal puasa tidak akan mengalami perbedaan hingga tahun 2023 mendatang. Meski Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) serta pemerintah menggunakan metode berbeda, Din memperkirakan penentuan awal puasa akan sama hingga delapan tahun mendatang.

"Insya Allah kondisi seperti ini (Muhammadiyah dan NU sama) akan berlangsung katanya sampai 2023," ujar Din di Istana Kepresidenan, Selasa (16/6/2015).

Din menjelaskan, Muhammadiyah, untuk Ramadhan tahun ini, sudah menetapkan sejak jauh hari bahwa awal ibadah puasa ialah pada 18 Juni, sementara 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri ialah pada 17 Juli mendatang. Penetapan itu dilakukan dengan penggabungan teknik rukyat dengan ilmu hisab (hitung).

"Penentuan soal 1 Ramadhan atau 1 Syawal itu untuk 100 tahun akan datang sudah bisa diprediksi karena menggunakan ilmu falak yang berbasis astronomi fisika matematika yang kami yakini hasilnya itu hampir dapat disebut pasti. Namanya ilmu pasti," kata Din.

Di dalam kitab suci Al Quran, lanjut dia, metode observasi itu juga bisa dilakukan. "Penglihatan Muhammadiyah adalah tetap melihat rukyat, tetapi dengan akal pikiran. Rukyat dengan ilmu, bukan rukyat dengan ala pemerintah," ucap dia.

Untuk tahun ini, Din juga sudah memperkirakan bahwa penetapan awal 1 Ramadhan pasti akan sama karena hilal tidak terlihat hingga matahari terbenam. Meski ada perbedaan cara dan pemahaman itu, Din meyakini hal tersebut tidak menjadi soal lantaran pemerintahan di bawah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memiliki komitmen mendekatkan Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama.