Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal "Reshuffle" Kabinet, Hanya Jokowi yang Tahu

Kompas.com - 16/06/2015, 18:30 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Poltracking Institute, Hanta Yudha, mengatakan, perombakan atau reshuffle kabinet merupakan instrumen bagi Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Namun, soal kapan perombakan Kabinet Kerja, Jokowi hingga kini belum memberikan sinyal.

"Saya yakin pasti ada reshuffle. Cuma enggak tahu kapannya. Yang tahu cuma Tuhan dan Jokowi," kata Hanta saat diskusi bertajuk "Menanti Reshuffle", di Jakarta, Selasa (16/6/2015).

Meski menjadi instrumen evaluasi, menurut dia, ada dua momentum bagi Jokowi untuk mengganti para menterinya. Momentum pertama adalah saat koreksi atas kinerja kabinet dan momentum kedua adalah saat reformulasi koalisi.

"Reshuffle merupakan peluang untuk membuat koalisi menjadi lebih besar, kekuatan lebih besar untuk mendapatkan dukungan politik lebih mayoritas," ujarnya.

Sebelumnya, politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menilai, Presiden Jokowi tidak perlu menunggu waktu satu tahun untuk merombak kabinet. Meski demikian, ia menegaskan, reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, Presiden Jokowi tidak akan melakukan perombakan Kabinet Kerja dalam waktu dekat. Menurut dia, Jokowi menargetkan reshuffle setelah melihat kinerja para menteri dalam waktu tiga tahun. Jokowi, tambah Andi, tidak menggunakan indikator 100 hari untuk menilai kinerja seorang menteri.

"Satu-satunya target reshuffle Presiden (adalah) ketika menteri gagal menjalankan tugasnya, yaitu tiga tahun ke depan," kata Andi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Nasional
AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Nasional
Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com