Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Yuddy: Pensiun Muda untuk PNS Masih Wacana

Kompas.com - 09/06/2015, 07:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan, pengaturan pensiun muda bagi pegawai negeri sipil sejauh ini masih sebatas wacana. Belum ada tindak lanjut terhadap wacana tersebut.

"Itu masih wacana dan kami juga belum ada kajian ke arah situ dan belum ada pembahasan mengenai itu," kata Yuddy saat ditemui di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Senin (8/6/2015).

Wacana pensiun tersebut muncul dari gagasan karena fakta tidak sedikit PNS yang kurang produktif dan cenderung malas sehingga membebani pemerintah dan anggaran negara.

"Kan di antara PNS tersebut ada yang tidak produktif dan membebani pemerintah sehingga ada ide bagaimana jika diberikan pensiun dini dengan pesangon," katanya.

Yuddy juga mengatakan, langkah pensiun dini juga bisa diambil oleh PNS muda yang berprestasi dan ingin berkarir pada bidang lain di luar pemerintahan.

"Misal mereka yang sudah 20 tahun bekerja, boleh mengajukan diri untuk pensiun dan mendapatkan pesangon," kata Yuddy.

Lebih jauh, Yuddy mengatakan, pemberian pensiun dini dengan pesangon dengan jumlah tertentu bagi orang yang sudah melampaui batas minimum ikatan dinasnya, belum pernah diterapkan di instansi pemerintahan.

"Ini baru di swasta di pemerintahan belum pernah kita terapkan. Wacana itu ada tapi belum kami bahas," ujarnya.

Meski demikian, lanjut Yuddy, pihaknya akan mempertimbangkan anjuran dan gagasan pensiun dini bagi PNS yang malas bekerja dan berprestasi tersebut.

"Pensiun dini bagi PNS ini bisa dipertimbangkan, dikaji, untuk penyegaran. Daripada malas kerja malah jadi beban pemerintah. Kalau tidak mau kerja lebih baik ada penyegaran sumber daya manusia handal,"  kata Yuddy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com