Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keluarga Soekarno Ingin 1 Juni Jadi Hari Besar Nasional

Kompas.com - 01/06/2015, 18:44 WIB

BLITAR, KOMPAS.com- Keluarga Presiden Pertama RI Soekarno meminta agar tanggal lahirnya Pancasila 1 Juni ditetapkan sebagai hari besar nasional.

"Sudah saatnya pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan hari besar nasional," kata keluarga Soekarno yang diwakili Puan Maharani dalam peringatan lahirnya Pancasila di Blitar Jawa Timur, Senin (1/6/2015).

Menurut Puan yang juga Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, penetapan 1 Juni sebagai hari besar nasional akan melengkapi penetapan yang sudah dilakukan pemerintah yaitu 18 Juni sebagai Hari Konstitusi.

Dalam kesempatan itu, Puan juga menyebutkan peringatan hari lahir Pancasila tidak dimaksudkan untuk mengakui rumusan sila yang dipidatokan Presiden Soekarno.

"Karena sudah ada rumusan yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang final," katanya.

Menurut dia, hal itu sesuai dengan pernyataan Prof Notonagoro saat pemberian gelar Doktor HC kepada Soekarno bahwa pengakuan 1 Juni sebagai lahir Pancasila bukan pada urutan.

Dalam acara yang juga dihadiri Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, Puan mengatakan bangsa yang besar adalah yang menghargai jasa besar para pahlawannya.

Menurut dia, Pancasila bukan hanya milik penggalinya saja tetapi bangsa Indonesia.

Ia meminta agar dijaga kehormatan Presiden Soekarno dan dilaksanakan nilai-nilai Pancasila.

"Kami prihatin dengan adanya desoekarnoisme yang mencampuradukkan Soekarno sebagai pemikir dan ideolog dengan dirinya sebagai tokoh politik."

Puan juga menyebutkan pada 8 Juni 2013 Ketua MPR Taufik Kiemas meninggal, setelah beberapa waktu sebelumnya meresmikan patung Bung Karno di Ende NTT.

"Beliau telah meninggalkan 'legacy' program empat pilar kebangsaan karena itu kami keluarga Bung Karno dan Taufik Kiemas menyampaikan terima kasih kepada pimpinan MPR yang terus melanjutkan program itu," tuturnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada MPR yang telah menetapkan lokasi peringatan hari lahir Pancasila di tempat di mana Bung Karno dimakamkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com