Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bentuk Badan Cyber Nasional, Pemerintah Gelar Simposium Nasional

Kompas.com - 28/05/2015, 17:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo akan segera membentuk Badan Cyber Nasional. Namun, sebelum badan itu dibentuk, sejumlah pemangku kepentingan akan berkumpul dalam sebuah acara yang bertajuk Simposium Nasional Cyber Security (SNCS) pada 3-4 Juni 2015 di Hotel Borobudur, Jakarta.

Ketua Panitia SNCS Yono Reksoprojo mengungkapkan, pertemuan ini diadakan untuk menyatukan pikiran dari lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan swasta, akademisi, pakar, hingga badan umum.

Diharapkan, mereka memberikan pertimbangan dan saran akan isu yang perlu difokuskan Badan Cyber Nasional sehingga bisa menjadi referensi pemerintah dalam mengambil kebijakan.

Dia menjelaskan, nantinya akan ada sejumlah planery session. Salah satunya akan menunjukkan soal kerentanan Indonesia menghadapi serangan di dunia cyber.

"Di salah satu plenary session ada sesi simulasi, apakah kita saat ini sudah punya kemampuan komprehensif dan holistik kalau ada persoalan serius. Simulasi itu akan simpulkan apakah Indonesia perlu membuat badan baru atau bentuk policy yang lebih kuat," ucap Yono dalam jumpa pers di kantor Kementerian Telekomunikasi dan Informatika, Jakarta, Kamis (28/5/2015).

Pada simposium yang pertama kali ini, tema yang akan diangkat adalah "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melalui Sistem Cyber Security yang Komprehensif dan Holistik".

Presiden Jokowi dijadwalkan akan membuka acara ini dan dilanjutkan dengan keynote speaker dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Tedjo Edhy Purdijatno dan Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil.

Lainnya, acara simposium juga menghadirkan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti.

Tedjo menjelaskan, pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia tidak dibarengi dengan regulasi yang memadai.

"Sekarang tidak ada yang tidak gunakan komputer sekarang, tetapi di sini belum ada yang koordinasi cyber," ucap Tedjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com