Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Agung: Islah Golkar Akan Istimewa Jika Aburizal Mundur sebagai Ketum

Kompas.com - 24/05/2015, 13:05 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pelaksana Tugas Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Papua versi kepemimpinan Agung Laksono, Victor Abraham Abaidata, mengatakan, jalan islah akan istimewa apabila Aburizal Bakrie bersedia mundur dari kursi Ketua Umum Golkar.

"Islah bukan gagasan baru. Namun akan menjadi istimewa jika Pak ARB bersedia mundur dari jabatan ketua umum meski hanya sementara," kata Victor melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (24/5/2015), seperti dikutip Antara.

Hal itu disampaikan Victor menanggapi wacana islah antara Golkar kubu Agung Laksono dan Aburizal yang tengah diupayakan oleh kader senior Golkar sekaligus Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Victor mengatakan, dalam proses islah itu mekanisme penjaringan dan kriteria calon kepala daerah untuk kepentingan pilkada serentak dapat dikerjakan oleh tim bersama. (baca: Ical-Agung Sepakat Golkar Daftar Pilkada, soal Ketum Belakangan)

Namun, pemberian rekomendasi dan surat dukungan kepada calon kepala daerah untuk diserahkan ke KPU, hal itu dilakukan oleh kepengurusan Golkar yang tercatat atau terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dan memiliki SK Menkumham yang masih berlaku sesuai dengan amanat undang-undang.

Menurut dia, islah bisa tetap berjalan seiring proses hukum yang bergulir. Tindakan konkret untuk Golkar ikut pilkada mutlak dan bersifat segera. Hal itu agar pengurus, kader dan simpatisan Golkar di daerah serta para kandidat tidak terus dibuat bingung dengan situasi konflik. (baca: Ical: Golkar Harus Islah Sementara demi Pilkada)

"Jangan sampai energi kekuatan Karya Kekaryaan, Karya Siaga Gatra Praja, terkuras habis sebelum masuk arena. Ibarat main bola, tenaga sudah lebih dulu habis sebelum pertandingan (pilkada)," ujar Victor.

Lebih jauh, dia mengingatkan bahwa islah bukanlah hal baru dalam konflik Golkar. Sebelumnya, sudah dibentuk juru runding, tetapi tidak ada kata sepakat hingga akhirnya Aburizal memutuskan menempuh jalur hukum.

Dari hasil proses hukum itu kemudian, Mahkamah Partai Golkar bersidang dan menghasilkan keputusan yang menjadi dasar Menkumham menerbitkan SK Kepengurusan. (baca: Meski Tawarkan Islah, Aburizal Tetap Diajukan sebagai Ketua Umum Golkar)

"Harusnya ketika Menkumham mengesahkan dan mencatatkan kepengurusan hasil Munas Ancol dibawah kepemimpinan Bung Agung Laksono, Pak ARB mengakui dan menghormati karena keputusan tersebut dibuat berdasarkan hasil Keputusan Mahkamah Partai Golkar," kata dia.

Victor memandang, meskipun islah Golkar kali ini terasa setengah hati, tetapi kader Golkar Indonesia Timur berharap Golkar bisa segera keluar dari konflik internal dan kembali berjaya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com