Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tangani Pengungsi Rohingya, Pemerintah Diminta Gandeng Pengusaha hingga LSM

Kompas.com - 22/05/2015, 18:40 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Syaiful Bahri Anshori mengatakan, Pemerintah Indonesia harus menggerakkan sejumlah pemangku kepentingan untuk membantu menangani masalah pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh.

"Pemerintah harus banyak akal, kan punya mitra banyak. Kita banyak pengusaha kaya, LSM, bahkan ada Muhammadiyah yang merespon baik Rohingya," ujar Syaiful dalam diskusi di Jakarta, Jumat (22/5/2015).

Syaiful mengatakan, negara-negara ASEAN harus membuka mata menyikapi persoalan ini. Menurut dia, Indonesia mampu menjadi penggerak negara lainnya untuk mendiskusikan kebijakan serta langkah yang akan diambil untuk menangani pengungsi Rohingya.

"Sudah waktunya Indonesia menggalang kekuatan ASEAN untuk membicarakan Rohingya. ASEAN harus bergerak," kata Syaiful.

Menurut Syaiful, Pemerintah Indonesia juga jarus membuat pemetaan rencana ke depan, karena mustahil selamanya para pengungsi itu selamanya. Bagaimana pun, kata dia, pengungsi Rohingya harus kembali ke negara asalnya.

"Ada persoalan negara di dalam (negara asal). Bikin roadmap, bagaimana Rohingya bisa ditangani dan bisa dikembalikan ke negaranya," ujar dia.

Lebih dari 600 pengungsi Rohingya asal Myanmar dan Banglades mendarat di Pantai Langsa, bagian timur Provinsi Aceh, Jumat (15/5) pagi. Rombongan ini adalah yang kedua setelah rombongan pertama terdampar di perairan Aceh bagian utara, Minggu (10/5).

Hingga saat ini, ada sejumlah pengungsi Rohingya yang berada di Langkat, Sumatera Utara sudah dialokasikan ke kantor imigrasi setempat. Namun, masih ada lagi sebagian di Langsa dan Aceh Utara, dan semua akan dikoordinasikan oleh Kemenlu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com