Pansel KPK Dinilai "Nothing to Lose" dan Sulit Digertak

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Populi Center Nico Harjanto mengapresiasi pembentukan panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia yakin Pansel KPK yang baru dibentuk itu akan lepas dari segala intervensi kepentingan politik terkait pemilihan komisioner KPK.

"Saya kira, meskipun semuanya perempuan, tapi malah enggak khawatir. Pansel ini saya lihat nothing to lose dan akan jadi sulit untuk digertak," ujar Nico kepada Kompas.com pada Kamis (21/5/2015).

Tapi untuk lebih mendukung kinerja Pansel itu, Nico mengatakan bahwa lebih baik Pansel langsung membentuk supporting team yang dapat dijadikan think tank sekaligus bumper untuk melawan segala bentuk intervensi kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Nico juga minta Presiden Joko Widodo dan lingkar istana untuk mendukung kinerja Pansel itu dan mengantisipasi intervensi.

"Selama ada supporting team yang bisa jadi bumper dan selama ada dukungan politik dari presiden dan menteri-menteri terkait, maka posisi Pansel akan sangat kuat, bahkan untuk melawan intervensi dari partai," ujar Nico.

Secara khusus, Nico menyambut baik Pansel itu terdiri dari beragam latar belakang bidang. Hal tersebut sudah sesuai dengan perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa dan telah terlembagakan di dalam sistem.

"Dengan dipilihnya profesional dari beragam bidang keahlian, mudah-mudahan Pansel KPK mampu mengundang tokoh berintegritas dan memilih sosok yang berkualitas agar nantinya komisioner KPK mampu mencegah korupsi," ujar Nico.

Presiden Joko Widodo telah membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (21/5/2015). Pansel terdiri dari sembilan orang anggota dari berbagai latar belakang. Sembilan orang yang ditunjuk Jokowi itu semuanya perempuan.

Berikut adalah sembilan anggota Pansel KPK:
1. Destri Damayanti, ahli ekonomi keuangan dan moneter (Ketua merangkap anggota)
2. Enny Nurbaningsih, pakar hukum tata negara (Wakil Ketua merangkap anggota)
3. Harkristuti Harkrisnowo, pakar pidana hukum dan HAM
4. Betty Alisjahbana, ahli TI dan manajemen
5. Yenti Garnasih, ahli hukum pidana, ekonomi, dan pencucian uang
6. Supra Wimbarti, ahli psikologi SDM dan pendidikan
7. Natalia Subagyo, ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
8. Diani Sadiawati, ahli hukum dan perundang-undangan
9. Meuthia Ganie Rochman, ahli sosiologi