Jubir Wapres Bantah JK Berbeda Kepentingan dengan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Husain Abdullah menampik pendapat yang menyebutkan bahwa Kalla memiliki kepentingan berbeda dengan Presiden Joko Widodo. Menurut Husain, selama ini keduanya selalu berkoordinasi ketika mengambil keputusan strategis.

Ia menekankan, Wapres selalu mendukung kebijakan yang diambil Presiden, termasuk mengenai penunjukkan Kepala Kepolisian RI.

"Tidak benar bahwa Pak JK berbeda kepentingan dengan Pak Jokowi karena setiap pengambilan keputusan strategis keduanya saling berdiskusi. Yang faktanya seluruh kebijakan Presiden selalu didukung oleh Wapres, misalnya dalam penentuan Kapolri," kata Husain melalui pesan singkat, Selasa (19/5/2015) malam.

Ia menanggapi pernyataan Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan yang menilai JK-Jokowi kerap berbeda pendapat dalam menyikapi isu tertentu. Menurut Topan, salah satu contoh perbedaan pendapat di antara keduanya adalah ketika Kalla meminta agar proses hukum terhadap pimpinan KPK tetap berjalan. Hal tersebut dinilai bertolak belakang dengan pernyataan Jokowi yang meminta lembaga penegak hukum menghentikan upaya kriminalisasi.

Topan juga berpendapat bahwa ketidakselarasan tersebut muncul karena Jokowi dan Kalla memiliki kepentingan yang berbeda. Begitu pula dengan latar belakangnya. Ia mengatakan, Kalla merupakan politisi dan pengusaha yang memiliki banyak kepentingan politik. Sementara Jokowi yang merupakan orang baru di partai politik dianggap terlihat masih banyak diintervensi oleh partai pengusungnya.

Sementara itu, Husain menyampaikan bahwa Kalla tidak pernah berbeda sikap dengan Jokowi. Selama ini, kata dia, Kalla pun menolak terjadinya kriminalisasi.

"Bahwa tidak boleh ada kriminalisasi untuk siapa pun di negeri ini. Yang dimaksud kriminalisasi kata Pak JK yaitu tidak ada masalah tapi diada-adakan," tutur dia.

Namun jika ada masalah yang sudah masuk ranah hukum, Kalla menilai sedianya masalah tersebut diproses secara hukum sesuai dengan aturan negara. Husain juga mengkritik Topan yang dianggapnya tidak sesuai jika sebagai aktivis antikorupsi ia justru melihat permasalahan dengan pendekatan politis.

"Idealnya kan dia melihatnya dari kacamata prosedur hukum sehingga konklusinya bahwa antara pernyataan Pak Jokowi dengan JK saling mendukung dan melengkapi. Bukan justru menilai ada perbedaan," ucap Husain.