Anggap Kasus BG Tak Laik Diusut, Kabareskrim Tetap Akan Gelar Perkara Bersama

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Budi Waseso membenarkan bahwa polisi telah melakukan gelar perkara kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh Komjen Budi Gunawan. Hasilnya memang menyebutkan bahwa perkara Budi tidak laik dilanjutkan kembali.

"Tapi gelar perkara internal. Internal itu Polri, beberapa saksi ahli, dan kejaksaan," ujar Budi di kompleks Mabes Polri, Selasa (19/5/2015) siang.

Ia mengatakan bahwa gelar perkara internal tidaklah cukup. Polisi perlu menghadirkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang pertama kali menangani kasus ini. Selain itu, Bareskrim juga bakal mengundang pejabat Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan sejumlah ahli hukum.

"Kami maunya jangan diputuskan sendirian, kan gelar sebelumnya internal. Enggak bisa begitu, harus lengkap. Kita harus buka semua. Bukti-bukti yang ada di KPK, pendapat saksi ahli, pendapat Kejaksaan Agung, kita terima semua agar lengkap. Ini penting agar di kemudian hari tidak timbul masalah," kata dia.

Terkait kapan gelar perkara bersama-sama itu, polisi masih akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang menjadi peserta gelar itu. Budi Waseso mengatakan bahwa gelar perkara itu bakal membutuhkan waktu lama karena polisi masih harus memastikan kehadiran para undangan.

"Ini hanya persoalan waktu saja, enggak ada kesulitan. Kita kan harus menghadirkan orang -orang yang berkepentingan, supaya lengkap," ujar dia.

Budi Gunawan adalah tersangka kasus dugaan kepemilikan transaksi mencurigakan oleh KPK. Pria angkatan Polri tahun 1983 itu dijerat Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ia mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap penetapan tersangka itu.

Sidang praperadilan yang dipimpin hakim Sarpin Rizaldi memutus bahwa penetapan tersangka Budi oleh KPK tak sah. Status tersangka Budi pun batal.

Setelah itu, KPK melimpahkan berkas perkara Budi ke Kejaksaan Agung. Setelah hampir dua bulan kemudian, Kejagung melimpahkan kasus itu ke Bareskrim Polri.