Diperiksa KPK, Jero Mengaku Ditanya Soal Gaji dan Dana Operasional Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik, diperiksa selama delapan jam oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyidikan kasus dugaan pemerasan di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Jero mengaku ditanya penyidik mengenai gaji yang diperolehnya selama menjadi menteri dan dana operasional menteri.

"Saya ditanya soal gaji. Tadi penyidik menanyakan berapa gaji saya selama jadi menteri," ujar Jero seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/5/2015).

Jero menjelaskan bahwa setiap menteri saat itu mendapat gaji yang sama, yaitu Rp 19,5 juta per bulan. Selama 10 tahun menjadi menteri, Jero mengaku gajinya tidak pernah naik.

Selain ditanya soal gaji menteri, Jero juga ditanya mengenai dana operasional menteri (DOM) yang diterimanya selama menjadi Menbudpar. Ia mengatakan, penyidik menanyakan pengeluaran dana operasional tersebut sehari-hari.

"Soal DOM itu ditanya tadi, digunakan untuk apa saja, detailnya apa, yang saya sebetulnya sudah agak lupa banyak, ya," kata Jero.

Menurut Jero, pembahasan mengenai DOM di Kemenbudpar mendominasi pemeriksaannya hari ini. Saat ditanya apakah ia pernah meminta kenaikan DOM, Jero membantahnya.

"Enggak pernah. Jadi DOM di Budpar sesuai dengan aturan, ada di APBN, ada aturannya, dan saya tidak pernah melanggar aturan," kata Jero.

KPK menjerat Jero sebagai tersangka dalam dua kasus. Jero diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kapasitasnya sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata periode 2008-2011 dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2011-2013.

Pada kasus di Kemenbudpar, dugaan korupsi yang dilakukan Jero terkait penggunaan anggaran untuk memperkaya diri atau orang lain saat masih menjabat sebagai Menbudpar. KPK menduga kerugian negara yang disebabkan Jero senilai Rp 7 miliar.

Selain kasus tersebut, KPK juga menetapkan Jero sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM. Dalam kasus tersebut, penetapan Jero sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan di Sekretariat Jenderal ESDM yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno. Selama menjadi Menteri ESDM, Jero melalui Waryono dan bawahannya yang lain diduga memeras sejumlah rekanan pengadaan di kementerian tersebut.

KPK mencatat bahwa sejak 2011 hingga 2013, total uang yang diperoleh Jero dari pemerasan itu mencapai Rp 9,9 miliar.