Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deputi Staf Kepresidenan: Jokowi Warisi Ekonomi yang Lambat

Kompas.com - 05/05/2015, 19:04 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Deputi III Staf Kepresidenan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, saat ini pemerintahan Joko Widodo tengah mengalami posisi yang sulit untuk menggairahkan perekonomian.

Data Biro Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 4,71 persen dianggap sudah diprediksi sebelumnya. Namun, pemerintah optimistis kondisi itu akan membaik pada kuartal berikutnya.

"Tanpa banyak orang tahu, Pak Jokowi mewarisi ekonomi yang lambat. Jadi, terbukti sudah usaha macam ini itu, tetapi anggaran belum terlalu efektif sehingga perlambatan jadi makin kelihatan," kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Selasa (5/5/2015).

Dia menjelaskan, Presiden Jokowi sebenarnya sudah mengetahui pertumbuhan ekonomi sedang melambat sejak dilantik sebagai orang nomor satu negeri ini. Namun, upaya mengembalikan kondisi perekonomian terhambat dengan belum cairnya dana dari APBN-P 2015.

"Maka, April-Mei, Presiden sering ke daerah yang dikejar adalah proyek infrastruktur, groundbreaking, dan lain-lain," kata Kepala Danareksa Research Institute itu.

Opsi mengejar target pertumbuhan ekonomi, lanjut dia, dilakukan dengan mengebut proyek infrastruktur. Purbaya menyebutkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat ini sudah ada dana Rp 92 triliun yang siap disalurkan ke masyarakat.

Hal lainnya yang dilakukan adalah menciptakan stabilitas sosial. Purbaya menilai, pada saat ekonomi lesu, pemerintah harus melindungi masyarakat kelas bawah sehingga disiapkan program kartu keluarga sejahtera dengan dana sebesar Rp 9,8 triliun untuk tahap awal.

"Ini diharapkan supaya tidak jatuh ke depan, penting untuk fondasi masyarakat supaya mereka tidak merasa susah. Kalau tenang, masyarakat tidak gampang protes di bawah. Jadi, pemerintah bisa menjalankan program tanpa kegaduhan sosio-politik," ucap Purbaya.

Dengan segala upaya yang dilakukan itu, Purbaya menuturkan investor akan melihat upaya yang dilakukan pemerintah sehingga mereka tidak memutuskan menarik kembali dananya. Namun, dia mengingatkan agar para menteri sungguh-sungguh menjalankan program yang sudah dicanangkan pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal I-2015 mengalami perlambatan. Berdasarkan tahun dasar konstan 2010, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2015 hanya mencapai 4,71 persen. Pada periode sama tahun lalu, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,14 persen (konstan 2010), atau 5,21 (konstan 2000).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com