Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syarief Pastikan Syarat Angka Dukungan Calon Ketum Demokrat Akan Moderat

Kompas.com - 23/04/2015, 17:34 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan memastikan bahwa syarat angka dukungan terhadap calon ketua umum partai akan ditentukan melalui pertimbangan yang matang. Hingga saat ini, belum ditentukan berapa angka syarat untuk maju sebagai calon ketum dalam Kongres mendatang.

"Ya, tentunya angka ini angka yang moderat dan akan diputuskan di Kongres nanti. Sebelumnya akan dibahas di komisi-komisi," ujar Syarief saat ditemui seusai membuka Rapimnas II Organisasi Insan Muda Demokrat Indonesia, di Jakarta, Kamis (23/4/2015).

Syarief mengatakan, kemungkinan untuk menaikan syarat dukungan sebesar 20 persen, merupakan pembelajaran pada sistem presidential treshold yang berlaku pada pemilu 2004.

Menurut dia, kenaikan syarat dukungan tersebut selain untuk meningkatkan kualitas pemimpin, juga untuk mengedepankan unsur demokratis. (baca: Marzuki Tagih Janji SBY)

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie mengungkapkan bahwa Syarief sempat bertemu dengan Ketua Umum Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat Ventje Rumangkang.

Dalam pertemuan itu, Syarief meminta syarat dukungan minimal pencalonan dalam kongres dinaikkan ke batas yang tidak rasional. Menurut Marzuki, Syarief meminta agar syarat dukungan minimal dinaikkan. (baca: Marzuki: Sebaiknya Pak SBY Jadi Negarawan, Jangan Diturunkan Lagi)

"Pak Syarief minta ditingkatkan syarat dukungan minimal menjadi 30 persen, tetapi terakhir katanya mau dinaikkan jadi 40 persen. Saya bilang sekalian saja 50 persen karena sudah tidak rasional," kata Marzuki.

Marzuki menduga saat ini ada pengurus DPP Demokrat yang ingin memaksakan SBY untuk kembali menjadi Ketua Umum, karena tak ingin kehilangan posisinya di partai. (baca: Marzuki: SBY Punya Segalanya, Tak Mungkin Dilawan)

Para pengurus tersebut kemudian menggunakan cara-cara negatif sebelum atau saat kongres berlangsung, berupa gerakan untuk menciptakan aklamasi sebelum kongres berlangsung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com