JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo secara khusus meminta perlindungan bagi nelayan Indonesia yang bekerja di Thailand. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-O-Cha dalam pertemuan bilateral di sela-sela acara Konferensi Asia Afrika 2015 di Jakarta Convention Center, Kamis (23/4/2015).
"Isu yang berkembang dalam pembicaraan dengan Thailand adalah soal perikanan. Dalam konteks ini, Presiden meminta PM Thailand untuk melakukan perlindungan terhadap nelayan kita yang bekerja di sana," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir seusai pertemuan.
Arrmanatha menuturkan, pertemuan juga membahas soal illegal fishing. Kedua kepala pemerintahan sepakat membentuk satuan tugas untuk mengatasi masalah itu.
"PM Thailand menyadari bahwa kita sekarang ini sedang berusaha memberantas illegal fishing," ucap dia.
Isu perikanan belakangan ini ramai diperbincangkan setelah terungkapnya peristiwa perbudakan nelayan di Indonesia oleh perusahaan asal Thailand. Peristiwa itu menjadi perbicangan publik setelah Kantor Berita Associated Press menyiarkan hasil investigasi selama satu tahun mengenai nasib ribuan pekerja yang dipaksa mencari ikan oleh PT Pusaka Benjina Resources, perusahaan penanaman modal Thailand di Indonesia.
Para korban dari Myanmar, Kamboja, dan Thailand, itu dipaksa bekerja dalam kondisi menyedihkan oleh seorang kapten kapal asal Thailand. Organisasi Internasional untuk Migrasi menduga bahwa jumlah pekerja paksa bisa mencapai lebih dari 4.000 orang.
Menurut laporan Associated Press, mereka dipaksa bekerja selama 20-22 jam sehari tanpa hari libur dan mereka minum dari air kotor. Jangankan upah yang dijanjikan, sekadar makan yang pantas saja tidak diberikan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.