"Saya kira, itu (reshuffle) kata yang perlu dipikirkan oleh Presiden karena barangkali saja, reshuffle jadi jalan keluar," kata Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2015).
Hal tersebut disampaikan Muzani menanggapi survei Poltracking yang menunjukkan rendahnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Dari survei tersebut, hanya 44 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Ada pun sebanyak 41,8 persen menyatakan setuju apabila dilakukan perombakan kabinet.
Muzani menilai, rendahnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, disebabkan karena sejumlah kebijakan yang tidak tepat. Dia mencontohkan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Meski harga BBM sudah diturunkan, namun harga kebutuhan pokok tetap tinggi dan tak bisa dijangkau masyarakat.
"Beberapa kebijakan yang dikeluarkan presiden, sudah diputus balik lagi, itu salah satu sebabnya karena masukan yang disampaikan pembantu-pembantu Presiden tidak akurat dan tidak pas dalam melaporkan situasi terkini," ujarnya.
Namun, Sekjen Partai Gerindra ini enggan berkomentar lebih jauh mengenai siapa saja yang harus dicopot oleh Jokowi. Menurut dia, hal itu adalah hak prerogatif Presiden. Apakah ada kemungkinan Gerindra masuk dalam kabinet jika Jokowi melakukan reshuffle?
"Kalau kami ditawarkan, kami tetap oposisi," ujar Muzani.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.