Ketua Fraksi Hanura Sarankan Presiden Tak Rombak Kabinet gara-gara Survei

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR Dossy Iskandar menyatakan bahwa persepsi publik tidak dapat dijadikan sebagai acuan bagi Presiden Joko Widodo untuk melakukan perombakan kabinet. Persepsi publik yang diungkap melalui lembaga survei hanya bersifat masukan untuk pemerintah memperkuat kinerjanya.

"Soal perombakan kabinet itu absolut diatur konstitusi dan menjadi hak prerogatif presiden. Masukan publik itu baik-baik saja, tetapi tidak bisa dijadikan acuan untuk merombak kabinet," kata Dossy di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2015).

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, perombakan kabinet harus dilakukan dengan basis penilaian yang terukur. Ia menyebut kinerja menteri-menteri dalam Kabinet Kerja harus menjadi tolok ukur utama sebelum Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet.

Dossy menyarankan agar Presiden merespons persepsi publik yang tidak puas pada kinerja pemerintah dengan menata kembali program prioritas yang harus segera digulirkan. Ia berharap Presiden Jokowi dapat mengambil respons tepat dengan analisis mendalam sebelum mengubah kabinetnya.

"Harus tahu kenapa sampai ada masukan publik, apakah karena kinerja menteri atau mutu kepemimpinan, kan perlu didalami," ujarnya.

Survei Poltracking menunjukkan rendahnya kepuasan publik terhadap enam bulan awal kinerja Jokowi-JK. Hanya 44 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Adapun sebanyak 41,8 persen menyatakan setuju apabila dilakukan perombakan kabinet. (Baca Survei: Tak Puas Kinerja, Mayoritas Publik Minta Perombakan Kabinet)