Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Bukan Ring Tinju, MKD Harus Tindak Lanjuti Pemukulan di DPR

Kompas.com - 16/04/2015, 20:09 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, mengatakan, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) harus menindaklanjuti kasus pemukulan terhadap Wakil Ketua Komisi VII Mulyadi oleh anggota Komisi VII DPR, Mustofa Assegaf. Peristiwa itu terjadi pekan lalu saat rapat kerja dengan Menteri ESDM Sudirman Said. Apa pun alasannya, aksi pemukulan oleh anggota Dewan tak dapat dibenarkan. (Baca: Meski Tak Ada Laporan, Mahkamah Kehormatan Tetap Usut Pemukulan Anggota DPR)

"DPR itu kan bukan ring tinju, bukan ring adu gulat, tetapi adu argumen, dan untuk beragumen, harus memahami substansinya," kata Siti, Kamis (16/4/2015).

Ia menyesalkan belum adanya tindakan yang diambil oleh MKD. Sebelumnya, Ketua MKD Surahman Hidayat sudah mengagendakan jadwal sidang untuk membahas pemukulan tersebut pada Selasa (14/4/2015) lalu. Namun, sidang ditunda dan hingga hari ini belum juga dilakukan. (Baca: Ditanya soal Pemukulan Wakil Ketua Komisi VII, Ini Jawaban Mustofa)

"Kita mendorong agar Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai penjaga etika bekerja secara serius dan tegas untuk mengatasi ini agar ke depan tidak terulang lagi hal seperti ini, yang dapat memperburuk citra atau kesan etik terhadap parlemen," katanya.

Siti meminta MKD menyelidiki kasus ini secara serius dan tak ragu memberikan sanksi tegas agar memberikan efek jera dan tak terulang oleh anggota lainnya. (Baca: Mustofa Pukul Pimpinan Komisi VII karena Merasa Dihina)

"Dengan pelanggaran seperti ini, sanksi apa yang harus diberikan, termasuk untuk memberikan efek jera, di mana berpolitik menggunakan etika, bukan menggunakan fisik," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com