Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumlah Pulau di Indonesia Akan Didata Ulang

Kompas.com - 09/04/2015, 16:58 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia akan mendata ulang jumlah pulau-pulaunya. Rencana pendataan itu dilakukan menyusul temuan TNI bahwa jumlah pulau di Indonesia berkurang sebanyak 3.000-an.

Kepala Kelompok Peneliti Dinas Hidro Oseanografi TNI AL, Kolonel Laut Haris Djoko Nugroho mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan membentuk tim nasional demi melakukan pendataan ulang pulau di Indonesia.

"Informasinya kan jumlah pulau kita 17.508. Rupanya itu belum sepenuhnya benar. Baru-baru ini setelah TNI AL mendata, justru kurang 3.000 pulau," ujar dia melalui siaran pers yang diterima Kompas.com pada Kamis (9/4/2015).

Haris mengatakan, kemungkinan pendataan yang menunjukan jumlah pulau di Indonesia sebanyak 17.508 dahulu, dilakukan saat kondisi titik air laut yang normal. Diketahui, seiring berjalannya, tinggi muka air laut kian meningkat akibat berbagai faktor.

Haris juga memastikan, berkurangnya jumlah pulau itu bukan lantaran diambil-alih oleh negara lain. Menurut Haris, pendataan yang dilakukannya berdasarkan aspek legal formal dasar, bukan hak pengelolaan pulau.

“Pulau-pulau ini memiliki kekuatan hukum yang kuat bahkan lengkap dengan titik koordinatnya. Kalau pun hilang, kami melihat dari sisi pengelolaan (oleh asing), kalau untuk pulau dan batas tidak akan hilang,” ujar dia.

Ketua Umum Ikatan Geografi Indonesia Hartono menambahkan, pendataan ulang pulau di Indonesia penting untuk inventarisir kekayaan sumber daya alam, salah satunya keanekaragaman hayati makhluk hidup laut. Keberadaan pulau-pulau, khususnya pulau kecil, merupakan lingkungan yang bagus bagi ikan, terumbu karang dan bakau.

“Pengelolaan pulau kecil ini masih belum optimal karena adanya keterbatasan data dan informasi geospasial, teknologi kelautan, SDM yang terlatih dan modal. Pendataan ulang mengarah ke mengoptimalkan pengelolaan pulau,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com