Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yakin Sudah Bekerja Maksimal, Yasonna Percaya Diri Tak Akan Dicopot Jokowi

Kompas.com - 07/04/2015, 18:09 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly yakin tak akan dicopot oleh Presiden Joko Widodo jika ada perombakan dalam Kabinet Kerja. Salah satu keyakinan Yasonna, ia telah bekerja maksimal dan diundang Jokowi untuk ikut menghadiri pelaksanaan Kongres IV PDI Perjuangan di Bali pada 9-11 April mendatang.

"Kami diundang buat memaparkan program," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2015).

Selain itu, Yasonna juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait isu reshuffle atau perombakan yang belakangan beredar. Menurut dia, Kalla juga memastikan tak akan ada reshuffle.

"Tidak ada sama sekali. Pak JK bilang juga enggak ada," kata dia.

Meski yakin telah bekerja dengan baik, Yasonna mengaku siap jika menjadi bagian dari perombakan kabinet. 

"Kalau kamu lihat saya senyum seperti ini, sudah mantap kali," kata dia.

Kinerja Kementerian Hukum dan HAM serta performa Yasonna menjadi sorotan. Beberapa waktu lalu, ia mewacanakan revisi peraturan pemerintah terkait pemberian remisi bagi koruptor. Ia memandang aturan itu perlu direvisi karena dianggap mendiskriminasi koruptor.

Terakhir, Yasonna juga disorot atas keputusannya mengakui kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono yang menimbulkan kontroversi berkepanjangan. Sebelumnya, Menkumham juga dianggap menyalahi wewenang karena mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy. Fraksi partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih pun menggulirkan hak angket atas kebijakan Yasonna itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Nasional
Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Nasional
Para 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Para "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Nasional
Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Nasional
Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Nasional
Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Nasional
Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah Seperti Orde Baru

Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah Seperti Orde Baru

Nasional
Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup 'Jetset'

[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup "Jetset"

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan 'Checks and Balances'

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan "Checks and Balances"

Nasional
Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Nasional
Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com