"Siapa pun figur calon sekjen PDI Perjuangan, pada prinsipnya harus sudah teruji dan mempunyai keinginan semata untuk membesarkan partai sebagai partai ideologis, konsisten menjaga Pancasila, dan memperjuangkan pemikiran-pemikira perjuangan Bung Karno (Ir. Soekarno) sebagai Bapak Bangsa," kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (3/4/2015).
Selain itu, menurut Tjahjo, calon sekjen partai juga harus sudah dikenal baik oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dengan demikian, calon sekjen itu harus paham visi dan misi perjuangan Megawati selama ini.
"Siapa pun kader partai mempunyai hak sama. Akan tetapi, untuk jadi calon sekjen setidaknya track record-nya harus sudah teruji, minimal sudah aktif sebagai fungsional partai selama lima tahun," kata Tjahjo yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri.
Rencananya, Kongres PDI Perjuangan akan digelar di Bali pada tanggal 9-12 April dengan agenda konsolidasi untuk membawa partai berlambang banteng dengan moncong putih itu sebagai partai nomor satu.
Terkait dengan posisi ketua umum, Tjahjo menegaskan sesuai dengan Rakernas PDI Perjuangan di Semarang pada tahun 2014, posisi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan telah ditetapkan, yakni Megawati Soekarnoputri.
Sebelumnya, Centre Strategic and International Studies (CSIS) memprediksi Megawati akan kembali menjadi orang nomor satu di Partai Banteng karena subjektivitas kader-kader partai tersebut.
"Berdasarkan sensus kami pada pimpinan PDI Perjuangan di daerah pada tahun 2015, Megawati akan terpilih kembali jadi ketum saat Kongres PDI Perjuangan di Bali, 9 April mendatang," kata peneliti CSIS Arya Fernandes.
Dalam sensus tersebut, hasil survei CSIS menyebutkan keterpilihan Megawati sebagai calon terkuat merupakan efek subjektivitas dari internal partai itu sendiri.
"Dari 467 DPC yang berhasil di-interview oleh CSIS, 320 DPC (68,5 persen) masih menyebut nama Megawati sebagai calon ketua umum," ujarnya.
Bicara soal suksesi kepemimpnan, lanjut Arya, kendati Megawati masih menjadi calon terkuat, dukungan terhadap Presiden RI kelima itu tidak mencapai 100 persen sehingga masih jauh dari kesimpulan aklamasi.
"Ada sekitar 147 DPC atau 31,5 persennya tidak lagi menyebut Megawati sebagai calon ketua umum," ucapnya.
Fakta itu, menurut dia, cukup mengagetkan karena dalam Rapimnas PDI Perjuangan di Semarang pada tahun 2014 ada keinginan untuk menetapkan kembali Megawati sebagai ketua umum secara aklamasi atau tanpa pemilihan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.