"Pimpinan DPR harus jadi trouble shooter, not a trouble maker," ujar Agung, saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (2/4/2015).
Menanggapi sikap Pimpinan DPR yang tidak membahas surat pergantian pimpinan Fraksi Partai Golkar di Badan Musyawarah DPR, Agung menilai, Pimpinan DPR telah menyalahi kewenangan. Menurut dia, Pimpinan DPR telah menghambat kinerja partai politik.
Agung mengatakan, Pimpinan DPR seharusnya bertugas untuk memastikan jadwal pembahasan pada rapat paripurna berjalan dengan baik. Selain itu, lanjut dia, menjalankan fungsinya dalam mengawasi proses legislasi dan penetapan anggaran. Dalam hal ini, menurut Agung, Pimpinan DPR seharusnya tidak mempersoalkan proses administrasi yang dilakukan partai.
"Bukan ranahnya Pimpinan DPR untuk mengurusi internal partai. Kami sudah ada wadahnya, yaitu Mahkamah Partai. Seharusnya, Pimpinan DPR tinggal jalan saja, jangan menghambat, dan menghina parpol," kata Agung.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.