Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisioner KY: Kalau Sarpin Merasa Terhina, Ya Salah Dia Sendiri...

Kompas.com - 28/03/2015, 17:53 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisioner Komisi Yudisial (KY) Taufiqurrahman Syahuri mengatakan, Sarpin Rizaldi tidak perlu merasa terhina jika ada pihak yang menentang hasil putusan sidang praperadilan antara Budi Gunawan dan KPK.

Taufiq mengatakan, yang ditentang dalam konteks ini adalah putusan praperadilan yang diketok Sarpin, bukan Sarpin secara personal. Protes, kritik, dan sebagainya terhadap suatu putusan, kata Taufiq, adalah hal yang sah-sah saja.

"Banyak putusan hakim yang dipersoalkan, tetapi tidak ada persoalan hakimnya yang tersinggung, tak ada lagi hubungan pribadi dengan putusan," ujar Taufiq melalui pesan singkatnya kepada Kompas.com, Sabtu (28/3/2015).

"Nah, kalau Sarpin merasa terhina, itu salah dia sendiri. Kenapa dia hubungkan putusan itu dengan pribadinya, apalagi bawa-bawa nama keluarga besarnya," lanjut dia.

Taufiq mengatakan, perilaku demikian tidak pantas dilakukan oleh seorang hakim. Terlebih lagi, Taufiq mengatakan bahwa Sarpin telah menjelek-jelekkan dirinya dengan menuduh bahwa Taufiq melakukan tindak pidana Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik.

"Seharusnya, sayalah dan orang-orang yang dihina Sarpin, yang mesti melaporkan dia ke polisi," ujar Taufiq.

Taufiq menegaskan bahwa seorang hakim dituntut dengan kode etiknya untuk berperilaku rendah hati, bijaksana, tidak boleh populer, bekerja tulus dan ikhlas, serta tidak boleh marah jika putusannya dikritik. Taufiq pun mengatakan bahwa hakim juga wajib menjaga jarak dengan pengacara.

Hakim Sarpin Rizaldi melayangkan somasi kepada para pihak yang mengkritiknya terkait putusan praperadilan yang diajukan Komjen Pol Budi Gunawan. Ia meminta agar mereka menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

"Kami peringatkan untuk segera meminta maaf secara terbuka kepada klien kami melalui media cetak, media elektronik, paling lambat tujuh hari sejak somasi ini kami sampaikan," kata kuasa hukum Sarpin, Hotma Sitompoel, di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (13/3/2015).

Berbagai pihak mengkritik Sarpin yang memutuskan bahwa penetapan status tersangka terhadap Budi Gunawan tidak sah. Sarpin menganggap KPK tidak berwenang mengusut kasus Budi. Dampaknya, kasus Budi Gunawan dilimpahkan KPK ke Kejaksaan Agung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com