Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bamus DPR Bahas Surat Presiden soal Pencalonan Badrodin sebagai Kapolri

Kompas.com - 27/03/2015, 09:33 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Dewan Perwakilan Rakyat akan segera menggelar rapat Badan Musyawarah untuk membahas surat yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo terkait pencalonan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai kepala Polri.

Surat tersebut dianggap bermasalah oleh sebagian fraksi di DPR sehingga dibutuhkan penjelasan lebih lanjut dari Presiden.

"Permintaan penjelasan kepada Presiden harus dibawa ke rapat badan musyawarah DPR yang kalau tidak salah itu dijadwalkan besok (hari ini)," kata Anggota Komisi III DPR Arsul Sani, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/3/2015).

Arsul mengatakan, mayoritas fraksi di Komisi III mempermasalahkan penjelasan Presiden yang menyebut Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi. Padahal, saat surat tersebut dikirim, sudah ada putusan praperadilan yang membatalkan penetapan tersangka Budi. (baca: Ini Surat Presiden kepada DPR soal Calon Kapolri Badrodin Haiti)

"Diputuskan dulu di rapat Bamus, ini kan belum keputusan, ini baru usulan dari Komisi III, usulan itu karena disepakati oleh mayoritas fraksi Komisi III," ujar Arsul.

Arsul menambahkan, nantinya Komisi III akan mengikuti apapun keputusan Bamus. Pasalnya, Bamus adalah forum tertinggi pengambilan keputusan yang berlaku di DPR.

"Kan tidak bisa Komisi III memaksakan kalau Bamus memutuskan lain," ucapnya. (baca: Soal Seleksi Calon Kapolri, Ruhut Minta DPR Tak Bertindak Aneh)

Jokowi sebelumnya memutuskan mengusulkan Badrodin, yang kini menjabat Wakil Kepala Polri sebagai calon Kapolri. Presiden mengatakan, pencalonan Budi Gunawan sebagai kepala Polri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat.

Saat itu, Badrodin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Belakangan, hakim Sarpin Rizaldi memutuskan penetapan tersangka tersebut tidak sah. Kasus Budi kemudian dilimpahkan ke kejaksaan. (Baca: Batal Lantik Budi Gunawan, Jokowi Usulkan Badrodin Haiti Calon Kapolri)

Presiden merasa perlu menciptakan ketenangan dan memenuhi kebutuhan Polri terkait kepemimpinan definitif sehingga menunjuk Badrodin sebagai calon kepala Polri. (Baca: Agung Laksono Minta Fraksi Golkar Hormati Jokowi soal Calon Kapolri)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com