Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Seleksi Calon Kapolri, Ruhut Minta DPR Tak Bertindak Aneh

Kompas.com - 25/03/2015, 13:31 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul meminta Dewan Perwakilan Rakyat tidak menunda proses uji kepatutan dan kelayakan calon kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. Menurut dia, seharusnya pencalonan Badrodin bisa berjalan mulus di DPR.

"DPR nggak perlu aneh-aneh. Kerja saja masing-masing," ujar Ruhut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/3/2015).

Menurut Ruhut, Menteri Sekretaris Negara Pratikno bisa menjelaskan kepada DPR soal pengajuan calon baru Kapolri setelah Komjen Budi Gunawan batal dilantik sebagai Kapolri.

Seharusnya, kata Ruhut, pencalonan Kapolri tak menemui persoalan. Pasalnya, Budi Gunawan sudah mendukung Badrodin menjadi Kapolri. (baca: KMP Minta Surat Pencalonan Badrodin sebagai Kapolri Dikembalikan ke Jokowi)

"Kuncinya kan ada di BG, dan BG merestui. Kalau BG merestui bagaimana? Kan sudah (tidak ada masalah)," kata dia.

Koalisi Merah Putih (KMP) sebelumnya meminta surat pengajuan Badrodin sebagai calon Kapolri dikembalikan kepada Presiden. KMP melihat penjelasan yang tertulis dalam surat tersebut tidak tepat. (baca: DPR Masih Kaji Surat Jokowi, Uji Kelayakan Badrodin Haiti Belum Jelas)

"Kami minta ini dikembalikan dulu untuk bisa dikoreksi oleh Presiden," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/3/2015).

Bambang menjelaskan, KMP tidak mempermasalahkan sosok Badrodin Haiti yang diajukan oleh Presiden. Hanya, KMP mempertanyakan penjelasan dalam surat bahwa Badrodin dicalonkan untuk menggantikan Budi Gunawan. (Baca: Badrodin Persiapkan Diri Hadapi "Fit and Proper Test" Calon Kapolri)

Jokowi sebelumnya memutuskan mengusulkan Badrodin, yang kini menjabat Wakil Kepala Polri sebagai calon Kapolri. Presiden mengatakan, pencalonan Budi Gunawan sebagai kepala Polri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat.

Saat itu, Badrodin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Belakangan, hakim Sarpin Rizaldi memutuskan penetapan tersangka tersebut tidak sah. Kasus Budi kemudian dilimpahkan ke kejaksaan. (Baca: Batal Lantik Budi Gunawan, Jokowi Usulkan Badrodin Haiti Calon Kapolri)

Presiden merasa perlu menciptakan ketenangan dan memenuhi kebutuhan Polri terkait kepemimpinan definitif sehingga menunjuk Badrodin sebagai calon kepala Polri. (Baca: Agung Laksono Minta Fraksi Golkar Hormati Jokowi soal Calon Kapolri)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Nasional
Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com