JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, kementerian belum mengeluarkan Surat Keputusan Menteri terkait kepengurusan baru Partai Golkar. Menurut dia, masih ada kekurangan dalam berkas yang belum diserahkan Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono.
"Sampai sekarang belum ada (SK) tuh. Karena ada kekurangan akta, tadi saya juga sudah minta untuk dikirimkan," ujar Yasonna di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Jumat (29/3/2015).
Namun, Yasonna enggan menyebut berkas apa yang belum dilampirkan oleh pihak Agung. "Adalah. Yang kita inginkan di aktenya itu, ada kesalahan," kata Yasonna.
Agung Laksono telah mendaftarkan susunan kepengurusannya ke Kemenkumham pada 17 Maret lalu. Puluhan nama kader Golkar yang sebelumnya berada di kubu Aburizal Bakrie juga masuk ke dalam susunan kepengurusan tersebut.
Namun, kubu Aburizal masih melawan keputusan pemerintah. Mereka mengajukan gugatan putusan Yasonna ke pengadilan. Kubu Aburizal juga sudah melaporkan kubu Agung ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pemalsuan dokumen.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.