Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Kecewa Taiwan Lambat Tangani Hilangnya 21 ABK WNI

Kompas.com - 12/03/2015, 14:49 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kementerian Luar Negeri RI menyesali lambatnya pemberitahuan pemerintah Taiwan terkait hilangnya 21 warga negara Indonesia yang menjadi anak buah kapal Hsiang Fu Chuen. Kapal berbendera Taiwan itu hilang kontak di sekitar Kepulauan Falkland ketika sedang berlayar dari Atlantik Selatan menuju Taiwan.

"Kami kecewa atas lambatnya penanganan isu ini. Tidak ada urgensi otoritas Taiwan untuk mencari dan mengetahui nasib 21 ABK WNI yang ada di kapal itu," ujar Juru Bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir dalam konferensi pers di Gedung Kemenlu, Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Tata, panggilan Arrmanatha mengatakan, dari informasi yang diperoleh, kapal tersebut sebenarnya sudah hilang kontak pada 26 Februari 2015. Namun, ia mengatakan, perusahaan pemilik kapal baru memberitahu pemerintah Taiwan pada 2 Maret 2015.

Kemudian, baru pada tanggal 9 Maret lalu, pemerintah Indonesia diberitahu mengenai hal tersebut. (baca: Wapres Instruksikan Perwakilan RI di Taiwan Cari 21 WNI yang Hilang)

Tata mengatakan, karena lokasi yang diduga sebagai tempat hilangnya kapal berada tidak jauh dari Argentina, pihak otoritas Taiwan kemudian meminta bantuan pemerintah Argentina untuk ikut melakukan pencarian.

Selain itu, menurut Tata, pemerintah Taiwan juga meminta kapal-kapal nelayan untuk ikut mencari keberadaan kapal.

Tata mengatakan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menghubungi pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti pencarian 21 ABK WNI. Selain itu, Kemenlu juga mengirimkan beberapa perwakilan untuk berbicara pada pemerintah Taiwan dan perusahaan pemilik kapal, termasuk untuk membicarakan masalah kompensasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com